BRAVO13.ID, Tenggarong - Di balik bangunan Posyandu yang berdiri di sudut-sudut desa, tersimpan harapan besar bagi ibu hamil dan balita untuk mendapat layanan kesehatan dasar yang layak. Namun tak sedikit Posyandu yang dibangun hanya sebagai formalitas, tanpa mempertimbangkan apakah benar dibutuhkan warga. Kini, pendekatan itu sedang dirombak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara mengubah arah pembangunan Posyandu ke model yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Kepala DPMD Kukar, Arianto, menyebut bahwa peran desa kini bukan lagi sebagai pelaksana pasif, melainkan penentu arah pembangunan sejak tahap awal.

“Desa dan camat bukan hanya penerima program, tapi mitra aktif yang menentukan arah kebijakan. Usulan dari desa dan rekomendasi dari camat menjadi fondasi utama dalam proses verifikasi,” tegas Arianto pada Senin (28/4/2025).

Dalam kerangka ini, DPMD tidak hanya mengandalkan dokumen perencanaan seperti RPJMD, tetapi juga mengumpulkan data dari lapangan secara aktif. Tim dari dinas melakukan survei langsung ke desa-desa untuk memastikan bahwa pembangunan Posyandu benar-benar sesuai dengan situasi riil masyarakat.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan dokumen RPJMD. Realitas di lapangan kadang berubah, dan itu yang harus kita respons dengan cepat,” kata Arianto, menyoroti pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan kebijakan publik.

DPMD Kukar memberikan prioritas pada desa-desa dengan tingkat kepadatan penduduk tinggi dan jumlah ibu hamil serta balita yang signifikan. Namun, seluruh usulan tetap harus melalui proses verifikasi teknis dan administratif secara ketat agar pembangunan yang dilakukan tepat sasaran.

Pendekatan ini mencerminkan semangat kolaboratif antara pemerintah kabupaten dan desa. Posyandu tidak lagi dibangun hanya karena ada anggaran, tetapi karena benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

“Posyandu yang kita bangun harus hidup dan aktif. Fungsi layanannya harus berjalan,” tegas Arianto, menutup pernyataannya dengan penekanan pada keberlanjutan operasional, bukan sekadar pembangunan fisik. (adv)