BRAVO13.ID, Samarinda - Bengkel-bengkel motor di Samarinda mendadak dipenuhi antrean. Dalam dua pekan terakhir, puluhan warga mengeluhkan kendaraan mereka mogok atau rusak setelah mengisi Pertamax. Mereka bingung, cemas, dan merasa dirugikan—sementara penyebab pastinya belum jelas.
Isi Berita:
Menjawab keresahan publik yang terus meluas, Wali Kota Samarinda Andi Harun akhirnya angkat bicara. Dalam konferensi pers di Balai Kota pada Senin, 5 Mei 2025, ia menyampaikan hasil kajian ilmiah independen terhadap bahan bakar jenis Pertamax yang diduga menjadi penyebab maraknya kerusakan kendaraan.
Kajian tersebut dilakukan oleh tim akademisi dari Politeknik Negeri Samarinda dengan metode pengambilan sampel langsung dari kendaraan yang terdampak. Hasilnya cukup mengejutkan: tiga sampel yang diuji menunjukkan nilai RON (Research Octane Number) di bawah standar minimum Pertamax, yaitu RON 92.
- Sampel 1: RON 86.7
- Sampel 2: RON 89.6
- Sampel 3: RON 91.6
“Ini jelas membuktikan ada masalah pada kualitas BBM, padahal Pertamax yang memenuhi standar seharusnya memiliki RON minimal 92,” tegas Andi Harun di hadapan awak media.
Salah satu sampel dengan nilai RON tertinggi (91.6) kemudian diuji lebih lanjut dan ditemukan kandungan zat-zat berbahaya yang tidak sesuai standar Pertamax. Antara lain kandungan timbal sebesar 66 ppm, kadar air yang tinggi hingga 742 ppm, serta kadar aromatik dan benzena yang melampaui batas aman. Tak hanya itu, ditemukan juga kontaminasi logam berat seperti timah dan rhenium serta senyawa polimer kompleks yang dapat menyumbat sistem bahan bakar kendaraan.
Meskipun temuan ini memperkuat dugaan bahwa kualitas Pertamax di beberapa SPBU di Samarinda menurun, Wali Kota menegaskan bahwa Pemkot tidak menunjuk pihak mana pun sebagai pihak bersalah.
“Kami hanya menyampaikan hasil kajian ilmiah ini kepada aparat penegak hukum yang berwenang, dalam hal ini Polresta Samarinda,” ujarnya. Ia menambahkan, Pemkot hanya menjalankan amanah publik melalui penelitian ini, tanpa intervensi atau kesimpulan hukum. “Kami mohon maaf kalau ada perbedaan dengan pernyataan sebelumnya. Kami punya landasan akademik dan proses panjang sebelum menyampaikan ini,” tutupnya.
Sebelumnya, anggota DPRD Kota Samarinda, Dr. Sani Bin Husain, juga telah menyampaikan kekhawatirannya sejak awal April 2025 lalu. Ia mendesak agar pengujian kualitas BBM dilakukan secara independen, tidak hanya oleh LEMIGAS atau laboratorium internal Pertamina.
“Pengujian laboratorium bahan bakar tidak boleh dilakukan hanya oleh satu pihak, seperti LEMIGAS atau laboratorium internal Pertamina,” ujar Dr. Sani, Rabu 2 April 2025.
Ia mendorong keterlibatan minimal tiga laboratorium kredibel seperti SGS (laboratorium resmi Petronas) dan universitas ternama, serta pengujian yang mencakup berbagai parameter seperti kandungan sulfur, tekanan uap, hingga residu distilasi. Ia juga menyarankan pembukaan posko pengaduan masyarakat agar laporan bisa dihimpun secara langsung.
“Jangan tunggu laporan resmi. Warga Samarinda yang motornya brebet pasti lapornya ke bengkel, bukan ke polisi. Maka harus ada mekanisme proaktif untuk mendata kasus ini,” tegasnya.
Selain itu, Dr. Sani juga meminta agar kompensasi diberikan jika terbukti ada pihak yang lalai. SPBU yang terbukti menyalurkan BBM di bawah standar, menurutnya, harus dicabut izinnya. Ia pun menyarankan Pemkot membuka akses bagi kompetitor seperti Shell, Vivo, dan BP AKR agar kualitas BBM dapat bersaing secara sehat dan masyarakat punya lebih banyak pilihan.
“Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Jangan main-main dengan rakyat!” pungkasnya. (*)