BRAVO13.ID, Tenggarong - Gedung utama DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dipenuhi suasana formal dan penuh tanggung jawab pada Senin (28/4/2025) siang. Rapat Paripurna ke-5 yang membahas rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kukar Tahun Anggaran 2024 resmi digelar, menandai salah satu mekanisme penting dalam siklus pengawasan kinerja eksekutif oleh legislatif.

Dokumen rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Pelaksana Tugas Ketua DPRD Kukar, Junadi, didampingi Wakil Ketua Abdul Rasid dan Aini Faridah. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, mewakili pemerintah daerah menerima dokumen tersebut secara simbolis di hadapan forum paripurna.

Dalam dokumen tersebut, DPRD menyampaikan sejumlah catatan dan masukan yang bersifat strategis. Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah persoalan infrastruktur jalan, khususnya ruas penghubung poros Muara Badak ke Marangkayu, yang hingga kini dinilai masih membutuhkan penanganan serius. Tak hanya itu, operasional Pasar Tangga Arung dan Rumah Sakit Umum Daerah Muara Badak juga menjadi perhatian.

“Alhamdulillah kami ucapkan terima kasih kepada unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kukar atas rekomendasi ini. Insya Allah rekomendasi ini selaras dengan program kami di tahun 2025,” ucap Sunggono dalam sambutannya.

Lebih jauh, Sunggono menyebut bahwa mayoritas rekomendasi yang disampaikan legislatif telah sesuai dengan arah pembangunan Kukar tahun depan. Beberapa program bahkan sudah dimulai, seperti perbaikan infrastruktur jalan di Desa Santan Ulu dan Santan Ilir, yang merupakan bagian dari jaringan akses vital antarwilayah.

“Semua selaras saja dengan apa yang kita rencanakan tahun ini. Artinya kita bersepakat dan kita menjadikannya sebagai prioritas," ujarnya menegaskan komitmen pemerintah daerah.

Rekomendasi dari DPRD ini menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyusun kebijakan dan program lanjutan Pemkab Kukar, seiring dengan upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan. Rapat paripurna tersebut ditutup dengan harapan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif tetap terjaga dalam menjawab kebutuhan masyarakat. (adv)