BRAVO13.ID, Samarinda – Dentuman keras terdengar beberapa waktu lalu ketika sebuah kapal menghantam struktur Jembatan Mahakam. Insiden ini memicu kekhawatiran luas, terutama soal keselamatan infrastruktur dan kelangsungan aktivitas pelayaran. Tak lama setelah kejadian, muncul usulan penutupan sementara alur Sungai Mahakam. Namun bagi Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, langkah itu bukan perkara sederhana.
“Setiap keputusan yang menyangkut Sungai Mahakam harus mempertimbangkan dua hal mendasar: keselamatan dan perekonomian,” tegas Reza, Selasa, 29 April 2025.
Ia mengingatkan bahwa kewenangan atas wilayah darat dan sungai berada di tangan pemerintah pusat—darat menjadi domain Kementerian PUPR, sementara perairan diatur oleh Kementerian Perhubungan. Artinya, DPRD hanya bisa memberikan masukan dan mengawal rekomendasi.
Bagi Reza, penutupan alur sungai bukan hanya soal teknis. Ini menyangkut denyut nadi ekonomi daerah dan nasional. Ia merinci sejumlah potensi kerugian besar: terganggunya rantai pasok batu bara yang bisa menyebabkan kebakaran di jetty dan ponton, hilangnya PNBP yang krusial bagi negara, hingga rusaknya citra Indonesia dalam menjamin jalur pelayaran strategis di mata dunia.
“Penutupan sungai bukan hanya urusan lokal. Ini bisa mengganggu kehidupan ribuan orang yang menggantungkan penghidupannya dari sektor batu bara, pelayaran, dan bongkar muat,” kata Reza.
Sebagai politisi dari Partai Gerindra, ia menekankan komitmen tegak lurus pada arahan Presiden RI untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, sembari memastikan keselamatan publik tetap menjadi prioritas.
Namun, Reza menilai arah fokus publik saat ini mulai bergeser dari akar persoalan. Menurutnya, alih-alih mengusulkan penutupan sungai, yang seharusnya dilakukan adalah menuntaskan proses hukum terhadap pelaku tabrakan kapal.
“Kejar pelakunya. Bila perlu, cabut izin usahanya, sita kapalnya. Jangan biarkan masyarakat luas ikut menanggung akibat dari tindakan segelintir orang,” ujarnya dengan nada tegas.
Reza menutup pernyataannya dengan mengingatkan bahwa hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan adil, rasa kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan tanpa harus mengorbankan roda ekonomi yang telah lama berputar di sepanjang Mahakam.
Sampai saat ini, keputusan mengenai usulan penutupan alur Sungai Mahakam masih berada di tangan pemerintah pusat. Sementara itu, aparat penegak hukum terus menyelidiki insiden tabrakan kapal yang memicu diskursus ini. (*)