BRAVO13.ID, Jakarta– Dalam upaya nyata mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) resmi menyiapkan tiga lokasi untuk pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto bersama Kabinet Merah Putih.
Hal ini disampaikan Sekretaris Kabupaten Kukar, Dr. Sunggono, saat menghadiri pertemuan dengan perwakilan Kementerian Sosial RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, dan sejumlah lembaga teknis lainnya. Ia didampingi oleh Plt Kepala Dinas Sosial Kukar, Yuliandris Suherman.
Dua dari tiga lokasi berada di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kecamatan Tenggarong—bukan di Kecamatan Loa Kulu seperti informasi yang sebelumnya beredar. Di lokasi ini, seluas 10,65 hektare telah dialokasikan untuk unit pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA, masing-masing dengan tiga rombongan belajar (rombel). Lokasi ketiga seluas 14,27 hektare berada di Jalan AM Tahir No. 95, Desa Tanjung Limau, Kecamatan Muara Badak, dan difokuskan untuk jenjang SMP dan SMA.
“Program Sekolah Rakyat ini gratis, dan merupakan bagian dari solusi pengentasan kemiskinan. Kami berharap seluruh pihak mendukung agar pelaksanaannya berjalan lancar dan sesuai harapan,” ujar Sunggono.
Dalam rangka memastikan kesiapan lokasi, Pemkab Kukar telah menandatangani berita acara dan melakukan verifikasi teknis bersama para fasilitator kementerian terkait. Salah satu catatan penting adalah status legalitas lahan: untuk lokasi di Loa Ipuh Darat, lahannya merupakan hibah dari PT Multi Harapan Utama (MHU) kepada Pemkab Kukar—berasal dari eks HGU perusahaan tambang tersebut.
Adapun lokasi di Muara Badak masih tercatat sebagai aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, dan statusnya sedang dalam proses usulan sebagai alternatif. Pemkab Kukar berkomitmen untuk menyelesaikan semua aspek legalitas, termasuk mekanisme hibah ke Kementerian Sosial RI dalam waktu maksimal tiga tahun setelah penandatanganan perjanjian pinjam pakai.
Langkah ini mempertegas kontribusi Kukar dalam mendukung agenda nasional di bidang pendidikan yang inklusif dan merata, sejalan dengan semangat pemerintahan pusat dalam menciptakan akses belajar untuk seluruh lapisan masyarakat. (adv)