BRAVO13.ID, Ujoh Bilang – Bayangkan jika aparat yang seharusnya menjaga netralitas justru memihak. Apa yang tersisa dari demokrasi? Inilah pertanyaan yang tak ingin dijawab dengan kenyataan oleh Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Menjelang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Mahulu 2025, pemerintah daerah mengangkat satu isu paling krusial namun kerap disepelekan: netralitas aparatur negara.

Dalam sosialisasi tahapan pemilihan lanjutan sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang digelar di Ballroom Kantor Bupati Mahulu, Rabu (16/04/2025), semua mata tertuju pada tanggung jawab moral dan profesional ASN, TNI, Polri, serta Tenaga Non-PNS (TNP). Narasumber dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Hospita Gloria Situmorang, menjelaskan bahwa ketidaknetralan bisa menjadi racun laten yang merusak integritas hasil pemilihan.

“Netralitas bukan hanya norma administratif, tapi tiang penyangga kepercayaan publik,” ujarnya di hadapan peserta.

Sekretaris Daerah Mahulu, Dr. Stephanus Madang, yang hadir mewakili Bupati, mempertegas bahwa aparatur negara bukan alat kekuasaan. Ia menyampaikan bahwa ASN harus menjaga jarak dari semua bentuk dukungan politik yang bisa merusak fungsi pelayanan publik.

“ASN adalah pelayan rakyat, bukan alat politik. Jangan mau diseret ke kepentingan sesaat,” tegasnya.

Pesan serupa juga ditujukan kepada TNI, Polri, dan TNP. Mereka diminta untuk menjamin stabilitas tanpa mengintervensi hak-hak politik warga. Dalam sejarah politik lokal di berbagai daerah, keberpihakan aparat sering kali memicu konflik horizontal dan delegitimasi hasil pemilu. Mahulu tidak ingin terjebak dalam jebakan yang sama.

Apa yang dilakukan Mahulu bukan semata untuk memenuhi syarat teknis PSU, tetapi bagian dari upaya menjaga marwah demokrasi. Ini tentang mencegah birokrasi berubah menjadi alat politik, mencegah kekuasaan mengambil alih sistem yang seharusnya menjamin keadilan bagi semua.

Netralitas, dalam konteks ini, adalah pagar moral yang harus dijaga bersama. Sebab sekali tembok itu runtuh, sulit membangunnya kembali.

Dengan mengedepankan prinsip profesionalisme, Pemkab Mahulu bukan hanya menyiapkan PSU yang teknis berjalan lancar, tetapi juga menanamkan harapan baru bahwa demokrasi bisa tumbuh sehat—asal dijaga dari dalam, oleh mereka yang seharusnya berdiri netral di tengah badai politik. (adv)