BRAVO13.ID, Ujoh Bilang – Di tengah suhu politik lokal yang mulai menghangat dan suara masyarakat yang masih menyisakan trauma atas polemik Pilkada sebelumnya, Mahakam Ulu memasuki babak baru. Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang diputuskan Mahkamah Konstitusi bukan hanya menjadi agenda administratif, tetapi menjadi titik refleksi mendalam tentang arah demokrasi di daerah perbatasan Kalimantan Timur ini.

Pada Rabu (16/04/2025), sebuah forum penting digelar di Ujoh Bilang. Sekretaris Daerah Mahulu, Dr. Stephanus Madang, yang mewakili Bupati Dr. Bonifasius Belawan Geh, membuka secara resmi Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati Tidak Lanjut. Acara ini menjadi momen konsolidasi, di mana suara pemerintah daerah menggaung: PSU adalah milik bersama, dan suksesnya adalah tanggung jawab bersama pula.

Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Sekda, terselip keprihatinan sekaligus harapan. “Ini adalah waktu untuk memperbaiki, memperkuat, dan memastikan bahwa demokrasi kita berjalan di atas rel keadilan, rel integritas, dan partisipasi masyarakat,” tegas Stephanus. Kalimat itu bukan sekadar formalitas, melainkan penanda bahwa Pemkab ingin PSU ini menjadi lembaran baru dalam catatan demokrasi Mahulu.

Satu demi satu pihak diajak turut serta: dari penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, pelaku usaha, hingga jurnalis lokal. “Mereka bukan penonton, tetapi aktor utama dalam menjaga kondusivitas dan keluhuran proses demokrasi,” lanjutnya.

Dalam suasana yang rawan dipenuhi kecurigaan dan retorika politis, Pemkab Mahulu menekankan pentingnya kolaborasi. Dialog antar kelompok, edukasi publik, dan pelibatan aktif warga menjadi elemen strategis agar PSU tak hanya sah secara prosedural, tapi juga berintegritas secara substansial.

Penegasan ini muncul di saat tensi politik kembali menguat menjelang hari pemungutan suara ulang. Namun, justru di sanalah nilai kedewasaan berdemokrasi diuji. “Mari kita tunjukkan kedewasaan politik dan kebersamaan sebagai identitas kita bersama,” tegas Stephanus.

PSU Mahulu 2025 bukan sekadar pengulangan proses, melainkan peluang untuk memperbaiki sistem. Di balik tantangan teknis dan potensi konflik, ada harapan besar bahwa demokrasi lokal akan tumbuh lebih kuat dan lebih dipercaya.

Dengan semangat kolektif, Pemkab Mahulu tak ingin PSU ini hanya menjadi sejarah politik lima tahunan—tapi menjadi warisan demokrasi yang layak dikenang dan diteladani. (adv)