BRAVO13.ID, Samarinda - Di tengah semangat reformasi tata kelola keuangan negara, masih banyak daerah yang menghadapi tantangan besar dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar sampai ke masyarakat. Salah satunya Mahakam Ulu, kabupaten perbatasan di Kalimantan Timur yang sebagian besar wilayahnya hanya bisa diakses lewat jalur sungai. Namun, keterbatasan geografis tak menyurutkan komitmen Bupati Dr. Bonifasius Belawan Geh untuk hadir—meski secara daring—dalam Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun 2024, Selasa (15/4/2025).
Entry Meeting yang digelar oleh Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara (PKN) VI ini bukan sekadar forum tahunan. Ia menjadi momen krusial untuk menyelaraskan langkah pengawasan keuangan lintas sektor dan wilayah. Acara diikuti para pemimpin kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota, serta pejabat tinggi negara lainnya. Hadir pula Anggota VI BPK RI, Drs. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA, CHFA dan Dirjen PKN RI, Dr. Laode Musriandi, S.E., M.Si., Ak., CA, bersama jajaran direktur pemeriksaan lainnya.
Dalam forum itu, satu pesan utama digaungkan: kolaborasi adalah fondasi dalam memperkuat kualitas audit dan laporan keuangan. Tahun ini, fokus pengawasan difokuskan pada sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat—pendidikan, kesehatan, serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Semua diarahkan pada satu tujuan: memastikan efektivitas anggaran demi kesejahteraan publik.
Meski Mahakam Ulu jauh dari pusat pemerintahan, kehadiran Bupati Bonifasius bersama Sekda Dr. Stephanus Madang, Inspektur Budi Gunarjo Ompusunggu, dan Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh menjadi simbol nyata bahwa tata kelola yang transparan tidak mengenal batas geografis.
“Kami di Mahakam Ulu berkomitmen penuh untuk memastikan anggaran daerah dikelola secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Bonifasius. “Audit bukan untuk mencari-cari kesalahan, melainkan sebagai sarana pembenahan agar pelayanan publik semakin baik.”
Entry Meeting ini bukan sekadar formalitas birokrasi. Ia adalah panggung awal dari upaya besar mengurai benang kusut pengelolaan keuangan publik yang kompleks, sekaligus menegaskan bahwa akuntabilitas bukan milik elit di ibu kota saja. Dari kota besar hingga kabupaten terpencil seperti Mahulu, semangat menjaga uang rakyat tetap utuh dan berguna tak pernah padam. Seperti disampaikan Bonifasius, audit yang efektif bukan sekadar alat pengawasan, tetapi jembatan menuju pelayanan yang lebih berdaya guna bagi rakyat. Transparansi bukan lagi wacana—ia kini menjadi komitmen bersama. (adv)