BRAVO13.ID, Jakarta - Di pedalaman Mahakam Ulu, akses ke perbankan bukan sekadar fasilitas, tapi jembatan hidup. Bagi warga kampung yang menggantungkan harapan pada usaha kecil, bunga kredit yang tinggi bisa berarti menunda mimpi. Di Jakarta, dalam forum besar bertabur jas dan dasi, suara dari pelosok itu akhirnya menggema.
Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPD Kaltim Kaltara Tahun Buku 2024, Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Dr. Bonifasius Belawan Geh, tampil bukan hanya sebagai pemegang saham, tetapi sebagai penyambung lidah warganya. Ia membawa pesan penting: agar BPD tidak terjebak dalam euforia pertumbuhan laba semata, tapi tetap berpijak pada prinsip kehati-hatian dan keberpihakan pada rakyat kecil.
“BPD harus menegakkan standar operasional dan tidak boleh lengah dalam pengambilan keputusan,” tegasnya, seraya mengingatkan bahwa kredit fiktif bukan sekadar ancaman, melainkan kenyataan yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi bank dan para pemegang saham.
Namun yang paling kuat dari pidatonya bukan peringatan itu, melainkan dorongannya agar BPD tampil lebih inklusif terhadap pelaku UMKM—terutama di daerah-daerah yang jauh dari pusat layanan. “Kredit itu seharusnya mendorong produktivitas, bukan membebani,” katanya lantang. Ia mengusulkan agar bunga pinjaman bagi UMKM lebih ringan, memberi ruang bagi masyarakat untuk tumbuh dan mandiri secara ekonomi.
Bonifasius juga memberikan apresiasi atas langkah-langkah konkret yang telah dilakukan BPD di wilayah Mahulu. Pembukaan kantor cabang dan ketersediaan fasilitas ATM menjadi sinyal positif meningkatnya akses layanan keuangan bagi masyarakat di kawasan perbatasan yang selama ini terpinggirkan.
“Kita ajak masyarakat untuk menabung dan memanfaatkan layanan kredit untuk pengembangan usaha,” tutupnya. Bagi Bupati Mahulu, peran BPD tidak semata urusan bisnis, tapi soal tanggung jawab sosial yang menyentuh denyut ekonomi rakyat.
Pernyataan itu bukan sekadar retorika, tetapi seruan yang menuntut kesadaran baru: bahwa BUMD seperti BPD Kaltim Kaltara harus menjadi jembatan pembangunan, bukan tembok penghalang. Keuntungan finansial dan kontribusi sosial harus berjalan seiring, karena di balik setiap angka dividen, ada harapan yang menunggu untuk tumbuh di sudut-sudut negeri yang jauh dari sorotan. (adv)