BRAVO13.ID, Jakarta—Di Mahakam Ulu, jarak bukan hanya satuan kilometer. Ia adalah tantangan harian bagi warga yang ingin berobat ke rumah sakit, mengangkut hasil bumi, atau sekadar bersekolah. Akses yang sulit, jalan yang belum memadai, dan fasilitas dasar yang minim membuat pembangunan terasa berjalan lambat. Dalam situasi seperti itu, pembiayaan menjadi kunci. Namun, bagaimana mencari dana tanpa selalu bergantung pada pemerintah pusat?

Di sinilah keberanian kepala daerah diuji. Pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT BPD Kaltim Kaltara Tahun Buku 2024 yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (11/4/2025), Bupati Mahakam Ulu Dr. Bonifasius Belawan Geh melangkah maju dengan satu misi: menyuarakan kebutuhan mendesak warganya dan mengusulkan solusi konkret.

“Kita perlu skema pinjaman daerah dengan tenor lima tahun. Dengan itu, kita bisa bangun rumah sakit, buka akses jalan, dan memperkuat layanan dasar,” tegas Bonifasius dalam forum yang dihadiri para kepala daerah dan direksi BPD dari dua provinsi. Usulannya bukan sekadar mimpi, melainkan disertai kalkulasi fiskal yang realistis. Mahulu, menurutnya, siap menanggung kewajiban pengembalian jika dana transfer pusat tetap lancar.

Namun, tantangan tidak ringan. Regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dianggap terlalu ketat. Bupati menyuarakan harapan agar regulasi tersebut bisa memberi ruang gerak lebih luas bagi daerah terpencil seperti Mahulu yang sedang mengejar ketertinggalan. “Kita butuh kebijakan yang adil bagi daerah 3T. Fleksibilitas ini akan berdampak langsung ke masyarakat,” ujarnya.

Dari balik gedung mewah di jantung ibu kota, suara dari perbatasan pun menggema. Sebuah pengingat bahwa pembangunan bukan hanya soal anggaran dan kebijakan, tapi soal keadilan akses bagi seluruh warga negara—termasuk mereka yang tinggal di ujung negeri, di hulu Mahakam. (adv)