BRAVO13.ID, Samarinda – Di tengah komitmen kuat memperbaiki tata kelola keuangan, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur. Penyerahan ini dilakukan pada Rabu, 26 Maret 2025 di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltim, Samarinda — momentum penting yang menandai babak baru akuntabilitas keuangan di wilayah perbatasan tersebut.

Wakil Bupati Mahulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si., secara langsung menyerahkan dokumen LKPD kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochhammad Suharyanto, S.E., M.M., Ak. Dalam proses tersebut, Wabup didampingi Sekretaris Daerah Mahulu, Dr. Stephanus Madang, serta jajaran pimpinan organisasi perangkat daerah lainnya.

“Kami berharap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bisa kembali diraih tahun ini, seperti tahun lalu. Itu menjadi cermin kerja keras seluruh perangkat daerah,” ujar Wabup Yohanes Avun, penuh harap. Ia menekankan pentingnya penyajian laporan keuangan yang tidak hanya tepat waktu, tetapi juga transparan dan akurat.

Tak hanya soal target opini WTP, Wabup juga menggarisbawahi hasil yang menggembirakan dari proses audit internal: jumlah temuan administrasi dan keuangan menurun drastis lebih dari 80 persen. Ini menjadi sinyal kuat adanya perbaikan signifikan dalam tata kelola keuangan daerah.

Namun, Wabup tak menutup mata. Ia mengingatkan seluruh OPD untuk siap menghadapi pemeriksaan lebih rinci dari BPK dalam dua bulan ke depan. Kesiapan data, keterbukaan informasi, hingga efektivitas penggunaan anggaran — termasuk perjalanan dinas — menjadi poin penting yang ditekankannya.

“Perjalanan dinas harus jelas tujuannya, nyata hasilnya. Jika perlu, hasil itu harus dipresentasikan ke pimpinan, agar tak hanya jadi formalitas,” ujarnya tegas.

Turut hadir mendampingi dalam kegiatan ini antara lain Kepala Inspektorat Mahulu Budi Gunarjo Ompusunggu, Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh, dan Kepala Bagian Umum Setkab Mahulu Fahrial Ansori.

Penyerahan LKPD ini bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi refleksi dari upaya kolektif membangun sistem keuangan yang lebih bersih dan akuntabel. Dengan temuan yang kian minim dan kerja tim yang solid, Mahulu tengah menapaki jalur yang kian terang menuju tata kelola keuangan daerah yang ideal. (adv)