BRAVO13.ID, Samarinda - Dari lebih dari 80 persen temuan yang berhasil ditekan hingga akuntabilitas yang terus diperbaiki, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kepercayaan publik. Pada Rabu, 26 Maret 2025, Pemkab Mahulu secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda—sebuah langkah awal penting untuk kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Penyerahan dokumen keuangan tersebut dilakukan langsung oleh Wakil Bupati Mahulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si., yang hadir bersama Sekretaris Daerah Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., dan diterima oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim, Mochhammad Suharyanto. Turut mendampingi jajaran Pemkab Mahulu adalah Kepala Inspektorat Mahulu Budi Gunarjo Ompusunggu, Kepala BPKAD Yohanes Andy Abeh, serta Kepala Bagian Umum Fahrial Ansori.
Dalam sambutannya, Wabup Yohanes menyampaikan apresiasinya atas kelancaran proses penyusunan laporan keuangan di lingkup Pemkab Mahulu, yang mampu diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan. Ia berharap laporan ini dapat dinilai secara objektif oleh BPK dan kembali memperoleh opini WTP seperti tahun sebelumnya.
“Kami menyadari pentingnya sinergi seluruh OPD dalam proses audit yang akan berjalan dua bulan ke depan. Transparansi dan akurasi menjadi kunci utama. Kami juga berharap jumlah temuan bisa terus ditekan,” ujarnya.
Lebih jauh, Wabup menekankan perlunya efektivitas dalam setiap anggaran, termasuk perjalanan dinas. Ia mengingatkan bahwa setiap perjalanan harus berdampak nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Perjalanan dinas tidak boleh sekadar formalitas. Hasilnya harus bisa dilaporkan dan memberi manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Capaian signifikan yang menjadi sorotan tahun ini adalah berkurangnya lebih dari 80 persen temuan administrasi dan keuangan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan perbaikan nyata dalam sistem pengelolaan keuangan daerah dan komitmen kuat menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Penyerahan LKPD ini bukan hanya ritual tahunan, melainkan refleksi dari proses panjang pembenahan sistem dan mentalitas birokrasi. Dengan tekad yang terus diperkuat, Pemkab Mahulu membuktikan bahwa membangun kepercayaan publik dimulai dari keberanian untuk transparan, memperbaiki diri, dan bekerja dengan hasil yang nyata. (adv)