BRAVO13.ID, Ujoh Bilang – Di pelosok Mahakam Ulu, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan masih menjadi tantangan nyata, terutama bagi pelaku UMKM, petani, dan masyarakat desa yang hidup jauh dari jangkauan perbankan. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang digelarnya Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2025 di Ruang Rapat Bappelitbangda, Kamis (20/3/2025), sebagai langkah serius untuk mengubah keadaan.

Mewakili Bupati Mahakam Ulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Drg. Agustinus Teguh Santoso, menyampaikan bahwa forum ini tidak hanya seremonial, melainkan forum strategis untuk merumuskan solusi nyata.

“TPAKD harus menjadi motor penggerak perubahan. Tidak cukup hanya wacana. Literasi keuangan harus ditingkatkan, teknologi digital perlu dimanfaatkan, dan lembaga jasa keuangan harus hadir lebih dekat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya dalam sambutan yang dibacakannya.

Ia menegaskan bahwa inklusi keuangan bukan sekadar memperluas layanan perbankan, tetapi mendorong pembangunan daerah melalui penguatan potensi lokal. Dengan sistem keuangan yang kuat dan berkelanjutan, Mahulu bisa mengembangkan sektor produktif seperti pertanian dan UMKM, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal.

Sejak resmi dikukuhkan sebagai bagian dari TPAKD pada Oktober 2024 lalu, Pemerintah Kabupaten Mahulu menaruh harapan besar terhadap sinergi lintas sektor. “Sinergi antara pemerintah daerah, OJK, Bank Indonesia, dan lembaga keuangan lainnya adalah kunci agar layanan keuangan tidak hanya hadir di kota, tapi juga dirasakan manfaatnya di kampung-kampung,” kata Agustinus.

Rakor ini turut dihadiri secara virtual oleh Direktur OJK Kaltim-Kaltara Misyar Bonowisanto, perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Timur Sheila Reswari, serta Kepala KPPN Samarinda, Hariyanto. Hadir pula perwakilan Bankaltimtara Cabang Ujoh Bilang dan jajaran kepala OPD di lingkungan Pemkab Mahulu.

Dalam sebuah kabupaten yang masih terus mengejar ketertinggalan infrastruktur dasar, mempercepat inklusi keuangan bukanlah tugas ringan. Namun komitmen yang ditunjukkan dalam forum ini menjadi sinyal positif bahwa Mahulu tak ingin warganya tertinggal dalam arus perkembangan zaman—bahwa dari hulu sungai hingga pusat kecamatan, akses keuangan harus bisa dirasakan secara merata. (adv)