BRAVO13.ID, Ujoh Bilang – Target sebesar Rp1,8 triliun pada pendapatan daerah tahun 2024 bukan hanya tercapai, tetapi justru terlampaui. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mencatat realisasi pendapatan sebesar Rp2,0 triliun atau setara 108,40 persen. Capaian ini menjadi salah satu poin penting dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Mahulu Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan oleh Bupati Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., dalam Rapat Paripurna DPRD Mahulu, Senin (17/3/2025).
Didampingi Wakil Bupati Drs. Yohanes Avun, M.Si., Bupati Bonifasius menyampaikan laporan tersebut secara langsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Mahulu, di hadapan para anggota dewan, jajaran Forkopimda, dan seluruh kepala OPD. Rapat dipimpin Ketua DPRD Mahulu, Devung Paran, didampingi Wakil Ketua I Nor Lili Bulan dan Wakil Ketua II Desiderius Dalung Lasah.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa LKPJ ini disusun berdasarkan hasil kinerja pelaksanaan APBD 2024 yang merupakan tahun ketiga dari RPJMD 2021–2026, sekaligus mengacu pada rekomendasi DPRD atas LKPJ 2023. Tak hanya menampilkan angka-angka, laporan ini menjadi cermin dari arah pembangunan dan capaian nyata yang telah dilakukan pemerintah daerah.
Dari sisi belanja, alokasi APBD Mahulu 2024 sebesar Rp2,7 triliun terealisasi sebesar Rp2,1 triliun atau 79,45 persen. Selain itu, Bupati juga memaparkan pelaksanaan Tugas Pembantuan oleh Inspektorat Kabupaten Mahulu dengan total pagu Rp200.128.000 dan realisasi sebesar 99,92 persen.
Kinerja positif ini turut dibuktikan melalui 11 penghargaan nasional dan provinsi yang berhasil diraih Mahulu sepanjang 2024. Di antaranya adalah Panji Keberhasilan Terbaik I Bidang Kehutanan, penghargaan Bebas Frambusia dari Kemenkes, hingga predikat tertinggi dalam pengelolaan JDIH se-Kaltim. Tidak kalah membanggakan, Mahulu juga kembali menerima opini WTP dari BPK RI untuk kelima kalinya secara berturut-turut serta UHC Award 2024 dari BPJS.
“Seluruh capaian ini bukan semata angka, tetapi cermin dari kerja kolektif dan komitmen kami terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak pada masyarakat,” ujar Bupati Bonifasius sebelum menyerahkan dokumen LKPJ kepada DPRD.
Menutup laporannya, Bupati menegaskan bahwa dokumen LKPJ ini akan menjadi bahan refleksi sekaligus evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, dari proses ini akan lahir rekomendasi-rekomendasi konstruktif demi memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
Dengan capaian yang signifikan dan tekad untuk terus memperbaiki diri, Mahakam Ulu kini berada di jalur yang semakin teguh menuju transformasi wilayah perbatasan menjadi kawasan yang mandiri, produktif, dan berdaya saing. (adv)