BRAVO13.ID, Ujoh Bilang – Ketidakpastian tata ruang dan tumpang tindih kewenangan lintas sektor selama ini menjadi batu sandungan besar dalam perencanaan pembangunan di daerah. Bagi Mahakam Ulu, kabupaten muda di pedalaman Kalimantan Timur, masalah ini bukan sekadar teknis administratif, tetapi menyangkut masa depan investasi, keberlanjutan hutan, hingga pemenuhan hak dasar warga.
Itulah salah satu pokok persoalan yang mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang diikuti secara daring oleh Sekretaris Daerah Mahakam Ulu, Dr. Stephanus Madang, S.Sos., M.M., pada Senin pagi, 17 Maret 2025. Rakor yang dibuka langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini sekaligus dirangkai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman Sinergi Tugas dan Fungsi Lintas Sektor di bidang Agraria, Kehutanan, Transmigrasi, Pemerintahan Dalam Negeri, Informasi Geospasial, hingga Kesehatan.
Penandatanganan MoU dilakukan oleh para pimpinan kementerian terkait, termasuk Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Transmigrasi M. Iftitah S. Suryanagara, Kepala BIG Muh. Aris Marfai, dan Plt. Sekjen Kementerian Kehutanan Mahfudz. Seluruh gubernur, bupati, dan walikota di Indonesia turut serta dalam kegiatan tersebut.
Usai rakor, Sekda Stephanus menyampaikan bahwa penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi isu penting yang ditekankan dalam forum tersebut. "Persoalan RTRW dan RDTR adalah pangkal dari banyak hambatan pembangunan, baik bagi pemerintah daerah maupun dunia usaha. Tanpa kepastian tata ruang, investasi sulit bergerak, dan perencanaan pembangunan menjadi tidak sinkron," ujarnya dari ruang kerjanya.
Tak hanya soal ruang, rapat juga membahas pelaksanaan program pemeriksaan kesehatan gratis, bagian dari program 100 hari kerja Presiden terpilih. "Dinas teknis di daerah diminta bersiap. Kementerian Kesehatan telah memberi arahan, dan kita akan menyambutnya dengan menyesuaikan kemampuan daerah," tambahnya.
Di tengah keterbatasan geografis dan infrastruktur, pemerintah Kabupaten Mahulu menegaskan kesiapan untuk terus bersinergi dan menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan lokal. “Kami akan mendukung penuh arahan kementerian, tentu disesuaikan dengan kemampuan daerah, sembari tetap menjalankan program prioritas kami sendiri,” tegas Stephanus.
Melalui rapat ini, harapan akan terciptanya pembangunan yang lebih terarah, terintegrasi, dan berpihak pada masyarakat daerah semakin menguat. Mahulu, dengan segala tantangan wilayahnya, bersiap mengambil bagian dalam gerak nasional membangun Indonesia dari pinggiran—secara terencana dan berkesinambungan. (adv)