BRAVO13.ID, Samarinda – Di balik derasnya arus kerja pembangunan dan pelayanan publik, ada satu celah yang menganga dalam sistem birokrasi Mahakam Ulu: laporan kinerja yang lemah. Meski pegawai bekerja, meski anggaran bergerak, data di atas kertas seringkali tak mencerminkan usaha di lapangan. Akibatnya, perjuangan banyak ASN seolah lenyap di antara dokumen yang kosong dan angka-angka yang tidak tersaji.

“Banyak pekerjaan sudah dilakukan, tapi tidak dilaporkan. Ini sangat merugikan,” tegas Wakil Bupati Mahulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si., saat membuka Rapat Koordinasi Penyusunan LPPD, LKPJ, dan Ringkasan LPPD di Hotel Aston Samarinda, Jumat (7/3/2025). Nada bicaranya serius, mencerminkan keprihatinan mendalam atas kinerja pelaporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menurutnya masih jauh dari standar.

Menurut Yohanes, persoalan ini bukan sekadar soal administrasi yang terlewat, melainkan soal keadilan. Ia menyoroti contoh nyata: Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) yang stagnan karena laporan kegiatan dinilai nol. “Bagaimana TPP bisa naik jika tidak ada data yang masuk? Jangan berharap peningkatan jika kita bekerja tanpa dokumentasi yang jelas,” katanya tegas.

Masalah ini menciptakan lingkaran tak adil. Pegawai yang bekerja sungguh-sungguh tak mendapatkan pengakuan, sementara sistem evaluasi tak bisa memberikan nilai karena minimnya data. Di sisi lain, OPD yang lalai menyusun laporan tetap beroperasi tanpa sanksi berarti, menciptakan ketimpangan yang kian terasa.

Yohanes pun mengingatkan bahwa laporan bukan semata kewajiban birokrasi, tetapi wujud tanggung jawab dan transparansi. “Bukan tidak ada kerja, tapi tidak dilaporkan. Akhirnya kita semua rugi. Itu harus dihentikan,” ujarnya menutup arahannya dengan pesan kuat.

Rapat tersebut bukan hanya ajang penyamaan persepsi teknis, tetapi juga titik tekan untuk membangun budaya kerja yang akuntabel dan berorientasi hasil. Sebab dalam birokrasi, kerja keras yang tak terdokumentasi adalah kerja yang mudah terlupakan. (adv)