BRAVO13.ID, Samarinda – Di tengah tenggat waktu yang kian mendekat, Bupati Mahakam Ulu (Mahulu) Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., mengingatkan seluruh perangkat daerah bahwa laporan tahunan bukan sekadar dokumen formalitas, melainkan cermin dari tanggung jawab dan arah pembangunan yang harus benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat.
Hal itu disampaikan Bupati saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan LPPD Tahun Anggaran 2024, Jumat (7/3/2025) di Hotel Aston Samarinda. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wakil Bupati Mahulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si., serta para kepala OPD, camat, dan staf teknis pelaporan.
Dalam arahannya, Bupati Bonifasius menekankan pentingnya keseriusan dalam penyusunan laporan. Menurutnya, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, laporan seperti LPPD bukan hanya kewajiban administratif, tetapi alat penting untuk mengukur capaian indikator kinerja dan menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
"Saya minta ini dikerjakan bukan asal lapor. Laporan harus jujur, terukur, dan mencerminkan apa yang benar-benar kita capai," tegas Bupati.
Ia pun menginstruksikan kepala perangkat daerah untuk:
Aktif memantau capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) di masing-masing unit kerja,
Memanfaatkan sisa waktu hingga akhir Maret untuk mengoptimalkan kinerja,
Fokus memperbaiki indikator yang belum mencapai target,
Menyusun data secara digital dan sistematis demi efisiensi evaluasi,
Serta memperkuat kolaborasi antar OPD agar penyusunan LPPD lebih komprehensif.
Tidak hanya LPPD, laporan LKPJ juga menjadi sorotan. LKPJ yang memuat capaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), indikator kinerja utama, hingga program prioritas pembangunan 2024 diminta benar-benar menggambarkan kerja nyata, bukan hanya program di atas kertas.
Rakor ini digelar selama dua hari, 7–8 Maret 2025, dan difasilitasi oleh Bagian Pemerintahan Setkab Mahulu. Turut hadir sebagai narasumber nasional dari Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, antara lain: Drs. Andi Bataralifu, M.Si. (Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah), Parlin Jumanti Siahaan, S.E., M.Si., dan Ronne Allan Carry Kalalo, S.STP.
Dengan kehadiran para pakar tersebut, Rakor diharapkan mampu memberikan pemahaman teknis sekaligus menyuntikkan semangat perubahan. Evaluasi tahunan ini bukan hanya tentang menulis capaian, tetapi juga merumuskan arah dan langkah perbaikan yang nyata untuk Mahulu yang lebih maju.
“Kalau laporan disusun dengan serius dan berdasarkan data yang sahih, maka kita bisa ambil keputusan yang lebih tepat dan berpihak pada rakyat,” tutup Bupati, memberi pesan kuat akan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan hasil kerja nyata di ujung masa kerja tahun anggaran 2024. (adv)