BRAVO13.ID, Tenggarong – Sebanyak 21.568 keluarga di Kutai Kartanegara tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sebuah angka yang mencerminkan beban berat yang masih dihadapi pemerintah daerah. Di balik data itu, ada anak-anak yang terancam gagal tumbuh karena stunting, perempuan korban kekerasan yang belum mendapatkan perlindungan memadai, dan penyandang disabilitas yang belum sepenuhnya mendapatkan akses layanan. Tantangan-tantangan ini tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Kukar menggelar Forum Lintas Perangkat Daerah pada Rabu (12/3/2025) di Gedung Bappeda. Forum ini mempertemukan empat OPD yang memiliki peran strategis dalam urusan kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat, yaitu Dinas Sosial, DP2KB, DP3A, dan Dinas Kesehatan. Forum dipimpin oleh Asisten III Setkab Kukar, Dafip Haryanto, dengan fokus utama menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD tahun 2026 yang lebih terarah, terintegrasi, dan responsif terhadap kebutuhan warga.

"Kami ingin melakukan cross-check terhadap program yang telah direncanakan serta menajamkan prioritas lintas OPD," jelas Dafip. Ia menegaskan pentingnya menyatukan langkah, agar tidak ada program yang tumpang tindih maupun luput dari sasaran. “Kita perlu bersama-sama melihat bagaimana masing-masing OPD memetakan program prioritas dalam Renja 2026,” lanjutnya.

Diskusi lintas dinas ini mencakup sinkronisasi data dan strategi penanganan stunting, optimalisasi layanan bagi keluarga berisiko, serta peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dinas Sosial, misalnya, memaparkan rencana pemutakhiran DTKS sebagai basis intervensi bantuan sosial. DP2KB menghadirkan data Keluarga Risiko Stunting (KRS), sementara DP3A menyoroti pentingnya sistem perlindungan korban kekerasan yang lebih kuat dan terkoordinasi.

Semua ini akan diramu menjadi bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Harapannya, program lintas sektor bisa dijalankan dengan satu bahasa, satu data, dan satu arah kebijakan.

"Kita tidak sedang menyusun dokumen teknis semata, tetapi merancang masa depan masyarakat Kutai Kartanegara," tegas Dafip.

Forum ini menjadi penegasan bahwa kolaborasi adalah kunci utama menghadirkan perubahan. Karena hanya dengan menyatukan data, strategi, dan tekad, pemerintah bisa benar-benar hadir di tengah masyarakat—tidak hanya sebagai penyedia layanan, tetapi sebagai penjawab harapan. (adv)