BRAVO13.ID, Tenggarong – Di balik lalu lintas padat ribuan tongkang yang melintasi Sungai Mahakam setiap bulan, terdapat potensi ekonomi raksasa yang selama ini belum tergarap maksimal. Ironisnya, daerah yang menjadi pintu keluar hasil bumi Kalimantan itu justru belum sepenuhnya menikmati manfaat ekonominya. Situasi ini menjadi pemicu langkah strategis PT Tunggang Parangan (Perseroda) untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan sektor maritim Kukar.
Pada Jumat (14/3), PT Tunggang Parangan menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Krakatau Bandar Samudera. Penandatanganan yang disaksikan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah ini menjadi tonggak baru dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor kemaritiman terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Direktur PT Tunggang Parangan, Awang Muhammad Luthfi, menjelaskan bahwa kerja sama ini akan membuka peluang besar bagi pengembangan layanan pelabuhan, logistik, pemanduan kapal, hingga sistem Ship to Ship (STS) di perairan Muara Jawa dan kawasan strategis lainnya di Kukar.
"Potensi ini besar. Dengan banyaknya pelayanan nanti, penghasilannya bisa capai Rp6 miliar. Ini akan menjadi kontribusi penting bagi PAD kita," ujar Luthfi, menekankan nilai ekonomi yang selama ini terlewatkan.
Pemanduan kapal di Sungai Mahakam adalah kewajiban hukum, namun belum sepenuhnya dikelola oleh BUMD daerah. Padahal, dengan ratusan kapal yang melintas setiap bulannya, potensi pemasukan sangat besar. Di sinilah PT Tunggang Parangan melihat peluang—sekaligus tanggung jawab.
Bupati Kukar Edi Damansyah menyambut baik kerja sama tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini adalah bentuk nyata dari komitmen Pemkab Kukar dalam menciptakan ekonomi lokal yang tangguh dan berdaya saing. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang profesional dan berbasis prinsip business-to-business (B2B).
"Ini bagian dari upaya memperluas layanan jasa di titik-titik pengelolaan sumber daya alam Kukar. Saya berharap kerja sama ini berjalan baik dan berdampak langsung bagi perekonomian daerah," ujar Edi.
Tak hanya bicara soal angka, MoU ini adalah upaya menata ulang peran Kukar dalam rantai ekonomi maritim nasional. Ini bukan sekadar menandatangani dokumen, tetapi menciptakan jalur baru untuk kesejahteraan daerah—dimulai dari air, pelabuhan, hingga peluang kerja dan usaha lokal.
Langkah ini membawa harapan bahwa Kukar tidak lagi sekadar menjadi jalur lintasan kapal-kapal besar, tetapi juga rumah bagi layanan maritim unggulan yang mampu menyejahterakan rakyatnya. (adv)