BRAVO13.ID, Jakarta – Di balik mimpi ribuan lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) untuk bekerja di mancanegara, ada satu tantangan besar: kesiapan kompetensi dan sertifikasi yang sesuai standar global. Menjawab tantangan itu, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggulirkan kebijakan baru—menambah masa studi SMK menjadi empat tahun, khusus untuk sekolah berstatus Program Keahlian (PK) atau unggulan.
Langkah ini diumumkan langsung oleh Menteri Dikdasmen, Abdul Mu’ti, dalam siaran di kanal YouTube resmi Kemendikdasmen. Menurutnya, tahun tambahan itu akan difokuskan untuk pembekalan intensif sebelum siswa benar-benar terjun ke dunia kerja, terutama di luar negeri.
“SMK itu kita desain untuk bisa belajar selama empat tahun. Satu tahun terakhir khusus untuk penyiapan mereka bekerja di mancanegara,” ujar Mu’ti.
Tak hanya menambah durasi, Kemendikdasmen juga menggandeng Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran. Kolaborasi ini akan membuka akses bagi siswa SMK PK untuk mendapat pelatihan langsung di Balai Latihan Kerja (BLK), demi memastikan keterampilan mereka benar-benar sesuai dengan kebutuhan industri global.
Sertifikasi juga menjadi kunci. Setelah menuntaskan tiga tahun masa belajar dan pelatihan tambahan di BLK, siswa akan memperoleh sertifikat keahlian yang diakui. Sertifikat ini bukan hanya pengakuan atas kompetensi, tetapi juga tiket mereka memasuki pasar tenaga kerja internasional.
“Diharapkan para lulusan SMK memiliki skill yang benar-benar relevan dengan bidang yang mereka tekuni, serta memiliki sertifikat pelatihan yang bisa langsung digunakan untuk melamar pekerjaan,” tambah Mu’ti.
Program ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari kelanjutan inisiatif SMK Pusat Keunggulan (SMK PK), yang sebelumnya dikenal dengan program Center of Excellence (CoE) dan revitalisasi SMK. Fokusnya ada pada sektor-sektor strategis seperti pemesinan dan konstruksi, ekonomi kreatif, hospitality, care services, serta sektor prioritas lain seperti kerja sama luar negeri, kawasan ekonomi khusus (KEK), maritim, dan pertanian.
Di dalamnya tercakup pelatihan berkelanjutan bagi kepala sekolah dan guru kejuruan, pengembangan kurikulum berbasis paradigma baru, hingga digitalisasi pembelajaran. SMK PK juga diharapkan menjadi pusat peningkatan kualitas dan performa sekolah-sekolah lain di sekitarnya.
Dengan langkah ini, pemerintah ingin mengikis angka pengangguran lulusan SMK yang selama ini masih tinggi. Namun lebih dari itu, inisiatif ini membawa harapan baru—bahwa sekolah kejuruan bukan lagi terminal terakhir pendidikan, melainkan gerbang menuju dunia yang lebih luas. (*)