BRAVO13.ID, Samarinda – Di balik angka-angka efisiensi anggaran yang digadang-gadang pemerintah pusat sebagai langkah penyelamatan fiskal, sejumlah pekerja di Kota Samarinda harus menelan kenyataan pahit: kehilangan pekerjaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal mulai menjadi konsekuensi nyata dari kebijakan ini, yang menurut sebagian kalangan, justru dialihkan untuk mendanai program makan bergizi gratis (MBG).
Fenomena ini menjadi perhatian serius Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menyatakan dukungannya terhadap setiap kebijakan pemerintah yang membawa dampak positif bagi masyarakat. Namun, ia juga menyoroti pentingnya kesesuaian antara idealisme program dan kemampuan anggaran.
“Jika program pemerintah itu baik dan bermanfaat, tentu kami akan mendukung. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sejauh mana program tersebut sesuai dengan anggaran yang ada,” kata Ismail dalam pernyataannya, Selasa (18/3/2025).
Menurutnya, tujuan baik tak cukup dijadikan alasan jika dalam implementasinya justru menciptakan persoalan baru. Ia menggarisbawahi bahwa efisiensi anggaran, bila dilakukan tanpa analisis yang matang dan pendekatan yang manusiawi, dapat mengorbankan kelompok paling rentan—para pekerja di lapisan bawah.
“Program yang dirancang untuk menyelesaikan masalah harus bisa mengatasi masalah yang ada, tanpa menciptakan masalah baru,” ujarnya tegas.
Ismail pun menyerukan agar setiap kebijakan, terutama yang menyangkut efisiensi dan refocusing anggaran, dievaluasi secara komprehensif. Ia menekankan perlunya transparansi dan kejelasan dalam pengalihan dana, agar tidak menimbulkan kecurigaan publik atau bahkan penyalahgunaan wewenang.
Kepada pemerintah pusat maupun daerah, khususnya Pemerintah Kota Samarinda, Ismail mengimbau agar tidak gegabah dalam mengambil langkah efisiensi. Ia meminta agar dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat kecil menjadi pertimbangan utama, bukan sekadar angka di atas kertas.
“Jangan sampai demi mengejar satu program unggulan, justru ribuan masyarakat kita kehilangan penghasilan. Itu bukan efisiensi, itu namanya mengalihkan masalah,” pungkasnya.
Pernyataan Ismail menambah panjang daftar suara-suara kritis yang mengingatkan bahwa efisiensi sejati bukan hanya soal menghemat anggaran, tapi tentang bagaimana kebijakan publik mampu menjaga keberlangsungan hidup warganya—terutama mereka yang berada di garis paling rapuh dalam struktur sosial ekonomi. (adv)