BRAVO13.ID, Samarinda — Bayangkan seorang ibu yang harus meminjam uang tetangga karena anaknya diminta membeli buku tambahan oleh pihak sekolah—padahal sudah ada instruksi resmi dari pemerintah kota agar tak ada lagi pungutan liar. Potret seperti inilah yang mengusik nurani Abdul Muis, anggota Komisi IV DPRD Samarinda, untuk bersuara lantang.

Sejak dilantik pada 2024 lalu sebagai wakil rakyat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Muis menegaskan komitmennya: mengawal pendidikan di Kota Tepian agar tetap berada di jalur yang bersih dan berkualitas. Kini, ia semakin vokal menyuarakan keprihatinannya terhadap praktik-praktik yang membebani orang tua murid.

“Meski sudah ada seruan dari Wali Kota dan instruksi dari Dinas Pendidikan, nyatanya masalah pungutan liar, termasuk jual beli buku, masih terjadi di lapangan,” kata Muis, Sabtu (15/3/2025).

Muis, yang terpilih dari Dapil Samarinda 3, menganggap praktik ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk ketidakadilan sosial yang menghambat akses pendidikan setara bagi semua kalangan. Ia menilai perlu ada mekanisme pengawasan yang lebih konkret dan melibatkan partisipasi masyarakat.

Salah satu usulan yang dilontarkannya adalah pembangunan platform digital atau aplikasi khusus pengaduan pendidikan. Menurutnya, dengan saluran pengaduan yang mudah diakses, masyarakat bisa langsung melaporkan berbagai persoalan, mulai dari kekurangan fasilitas, transparansi anggaran, hingga praktik-praktik tak wajar yang terjadi di sekolah.

“Dengan adanya aplikasi pengaduan, masyarakat dapat lebih mudah menyampaikan keluhan mereka. Hal ini tentu akan mempermudah pengawasan dan memperbaiki sistem pendidikan kita,” tegas mantan Ketua Umum Badko HMI Kaltim-Kaltara ini.

Bagi Muis, pendidikan bukan sekadar soal kurikulum dan nilai akademik, tapi tentang keadilan, integritas, dan keberanian melawan praktik menyimpang yang menggerogoti masa depan generasi muda.

“Pendidikan adalah fondasi utama masa depan bangsa. Kita tidak boleh membiarkan ketidakadilan ini terus berlangsung,” pungkasnya.

Dengan suara yang terus menyuarakan perbaikan dan pengawasan, Muis tak hanya menunjukkan keberpihakan pada rakyat, tetapi juga memberi harapan bahwa pendidikan yang bersih dan bermartabat bukanlah angan, melainkan tujuan yang bisa diperjuangkan bersama. (adv)