BRAVO13.ID, Samarinda – Di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya kebutuhan pembangunan kota, angka Rp75 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Angka itu adalah potensi penghematan yang disebut bisa dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda jika efisiensi anggaran diterapkan dengan serius. Ketua DPRD Kota Samarinda, Helmi Abdullah, menilai langkah ini bukan hanya penting, tapi mendesak.
"Baru saja kami bertemu dengan Pemkot untuk membahas langkah-langkah efisiensi anggaran. Kami meminta BPKAD dan Bappeda untuk segera mengundang seluruh OPD dan mengevaluasi item-item anggaran yang bisa ditekan,” kata Helmi, Kamis (13/3/2025).
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pernyataan Wali Kota Samarinda sebelumnya yang menyebut ada ruang penghematan anggaran hingga Rp75 miliar. Menurut Helmi, angka itu bukan sekadar wacana, tapi harus ditindaklanjuti dengan evaluasi konkret di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD).
DPRD, kata Helmi, telah menunjukkan komitmennya dengan mulai membahas hal ini dalam pertemuan Badan Anggaran (Banggar). Namun, Helmi menyoroti bahwa Pemkot masih perlu membuka ruang diskusi yang lebih luas, khususnya dengan Komisi II DPRD yang membidangi urusan ekonomi dan keuangan.
"Pembahasan di Banggar memang baru dimulai, tapi efisiensi ini harus dimulai dari internal Pemkot terlebih dahulu. Sayangnya, sejauh ini mereka belum bersedia membahas secara bersama dengan Komisi II," ungkap politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Meski begitu, Helmi menegaskan bahwa DPRD akan terus mengawal dan mengawasi proses ini. Baginya, efisiensi anggaran bukan hanya soal angka, tetapi tentang keberanian pemerintah untuk mereformasi cara kerja, menghindari pemborosan, dan mengarahkan dana publik ke program-program yang benar-benar berdampak pada masyarakat.
“Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci. Masyarakat Samarinda berhak tahu bagaimana uang mereka dikelola, dan sudah saatnya kita semua bekerja lebih cermat demi masa depan kota ini,” pungkas Helmi.
Langkah efisiensi ini bisa menjadi momentum penting bagi Pemkot Samarinda untuk menunjukkan keseriusannya dalam membenahi tata kelola keuangan. Sebab di balik angka Rp75 miliar itu, ada harapan akan pembangunan yang lebih tepat sasaran, pelayanan publik yang lebih baik, dan kesejahteraan warga yang terus meningkat. (adv)