BRAVO13.ID, Samarinda — Di sebuah puskesmas di pinggiran Samarinda, seorang petugas medis duduk menunggu. Ruangan bersih dan peralatan siap digunakan, namun hanya satu pasien yang datang sejak pagi. Padahal, layanan yang tersedia hari itu sepenuhnya gratis—bagian dari program pemeriksaan kesehatan yang digagas pemerintah pusat. Ironisnya, warga sekitar banyak yang tidak tahu.
Fenomena ini menjadi sorotan serius Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie. Ia menilai rendahnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan kesehatan gratis bukan karena tidak butuh, melainkan karena kurangnya informasi yang mereka terima.
“Layanan sudah disiapkan, petugas tersedia, tapi masyarakat tidak datang karena tidak tahu. Ini sangat disayangkan,” ujar Novan, Rabu (12/3/2025).
Data dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda menunjukkan bahwa animo masyarakat terhadap program ini masih jauh dari target. Padahal, layanan pemeriksaan kesehatan gratis ini menyasar seluruh lapisan warga, terutama kelompok rentan seperti lansia. Namun kenyataannya, banyak warga yang bahkan belum pernah mendengar informasi tentang program ini.
Novan menegaskan pentingnya memperkuat sosialisasi secara langsung, bukan hanya melalui media sosial atau aplikasi digital. Menurutnya, pendekatan langsung ke masyarakat hingga tingkat RT dan kerja sama yang lebih intensif antara puskesmas dan posyandu adalah langkah yang sangat dibutuhkan saat ini.
“Tidak semua orang paham aplikasi. Sosialisasi harus menyentuh langsung kehidupan warga, dari pintu ke pintu kalau perlu,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun jejaring antar-lembaga pelayanan kesehatan agar layanan ini benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Novan mendorong agar pemantauan terhadap posyandu dan puskesmas dilakukan secara rutin, untuk memastikan program tidak hanya berjalan di atas kertas.
Selain itu, ia meminta agar pemerintah kota mengevaluasi efektivitas strategi komunikasi yang selama ini digunakan. Menurutnya, jika pendekatan yang digunakan belum mampu menggugah kesadaran warga, maka sudah saatnya cara baru diterapkan.
“Jangan sampai fasilitas hanya jadi formalitas. Program ini menyangkut nyawa dan kualitas hidup masyarakat. Kalau kita gagal membuat warga tahu dan peduli, maka kita gagal melaksanakan amanat pembangunan,” tutup Novan dengan nada tegas.
Di tengah tantangan literasi dan keterbatasan akses informasi, harapan Novan menjadi pengingat bahwa pelayanan publik bukan sekadar disediakan, tetapi harus benar-benar hadir dan terasa di kehidupan nyata masyarakat. (adv)