Bravo 13
Anhar Ingatkan RPJMD Samarinda Harus Selaras dengan Kondisi Keuangan DaerahMeski pembangunan Samarinda dinilai berkembang, Anhar menilai evaluasi RPJMD dan kemampuan fiskal tetap jadi kunci arah kebijakan daerah.
Oleh Handoko2025-03-11 00:18:00
Anhar Ingatkan RPJMD Samarinda Harus Selaras dengan Kondisi Keuangan Daerah
Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar. (Kontributor Bravo13.id)

BRAVO13.ID, Samarinda — Samarinda mencatat anggaran belanja daerah mencapai lebih dari Rp3 triliun pada 2024. Tapi, di balik angka besar itu, persoalan klasik seperti ketimpangan pembangunan, pengelolaan sampah yang belum merata, dan kebutuhan infrastruktur dasar masih jadi pekerjaan rumah. Di sinilah anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, mengingatkan pentingnya konsistensi arah pembangunan kota.

Bagi Anhar, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) bukan sekadar dokumen formal yang dilaporkan tiap lima tahun. Ia menyebut RPJMD adalah kompas utama pembangunan yang wajib dijadikan acuan setiap program dan kebijakan daerah. “Kita bisa melihat nanti bagaimana visi dan misinya tertuang dalam RPJMD. Dari sana, kita akan tahu apa saja yang menjadi prioritas pembangunan,” ujarnya pada Selasa (11/3/2025).

Namun, dia tak menampik bahwa rencana sehebat apa pun akan sulit terwujud bila tak dibarengi perhitungan fiskal yang realistis. “Kemampuan keuangan daerah juga harus menjadi pertimbangan utama,” tegasnya. Menurut Anhar, keberhasilan program harus dilihat dari dua sisi: arah kebijakan dan kemampuan daerah untuk mengeksekusinya.

Selama periode pertama kepemimpinan wali kota saat ini, Anhar menilai ada sejumlah capaian positif, khususnya dalam penataan kota dan pengelolaan sampah. Meski begitu, ia tetap mendorong evaluasi menyeluruh. Baginya, keberhasilan tak cukup diukur dari proyek yang selesai, tetapi seberapa besar dampaknya terhadap masyarakat luas. “Kita tidak bisa menutup mata bahwa ada banyak kemajuan, baik dari segi penataan kota maupun pengelolaan persampahan,” tuturnya.

Evaluasi terhadap RPJMD, lanjut Anhar, bukan berarti menghambat laju pembangunan. Justru sebaliknya, evaluasi akan memastikan program yang dijalankan betul-betul sesuai arah pembangunan, realistis secara anggaran, dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat.

Di tengah tuntutan publik yang makin tinggi terhadap kualitas layanan pemerintah, suara Anhar menjadi pengingat penting: bahwa pembangunan yang baik bukan hanya yang terlihat megah, tetapi juga yang lahir dari perencanaan matang dan kemampuan daerah yang sebenarnya. (adv)

Dapatkan informasi dan insight pilihan bravo13.id

Berita Terkait