BRAVO13.ID, Samarinda – Di perempatan lampu merah, seorang bocah dengan pakaian lusuh mengetuk jendela mobil, berharap lembaran rupiah berpindah tangan. Pemandangan serupa tak jarang ditemui di berbagai sudut Kota Samarinda, menandakan betapa lemahnya penerapan Peraturan Daerah (Perda) tentang penanganan anak jalanan (anjal), gelandangan, dan pengemis (gepeng).
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, menyoroti ketidakefektifan regulasi yang seharusnya menekan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kota ini. Menurutnya, meski Perda telah disahkan, tanpa penerapan yang konsisten, aturan itu tak lebih dari sekadar dokumen tanpa dampak nyata.
"Perda ini sudah ada, tetapi tanpa tindakan tegas dan keberanian dari aparat, hasilnya nihil. Kota ini masih dipenuhi pengemis dan anak jalanan yang berulang kali terjaring razia tetapi kembali lagi ke jalan," ujar Novan, Selasa (11/3/2025).
Kritiknya tak berhenti di situ. Novan menilai kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Sosial masih sebatas reaktif—hanya menangkap, mendata, lalu melepas kembali tanpa solusi jangka panjang.
"Pendataan dan pelepasan kembali tidak akan menyelesaikan akar masalah. Kita harus tahu, apakah yang terjaring itu orang yang sama atau malah jumlahnya bertambah? Kalau ini terus berulang, berarti kebijakan kita tidak efektif," tegasnya.
Menurut Novan, penegakan Perda harus dibarengi dengan pendekatan yang lebih sistematis, termasuk evaluasi berkala terhadap individu yang terjaring razia. Ia menekankan bahwa penanganan PMKS tak bisa hanya mengandalkan tindakan sporadis, melainkan harus menjadi bagian dari kebijakan sosial yang berkelanjutan.
"Harus ada solusi konkret, bukan sekadar penertiban sesaat. Misalnya, program rehabilitasi yang benar-benar mampu mengarahkan mereka ke pekerjaan layak atau pendidikan," tambahnya.
Di tengah derasnya pembangunan kota, keberadaan anak jalanan dan pengemis di Samarinda menjadi ironi tersendiri. Jika Perda yang ada tak ditegakkan dengan serius, Novan khawatir masalah ini hanya akan menjadi lingkaran setan yang terus berulang—sebuah potret ketidaktegasan kebijakan yang gagal melindungi hak-hak sosial warganya. (adv)