BRAVO13.ID, Samarinda – Banjir yang kerap melanda sejumlah wilayah di Samarinda menjadi momok tahunan yang tak kunjung terselesaikan. Salah satu solusi yang tengah digodok adalah pembangunan kolam retensi di Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Namun, realisasi rencana ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal koordinasi antar-pemerintah daerah.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Abdul Rohim, menyoroti pentingnya pembahasan yang lebih terstruktur terkait usulan ini. Ia menanggapi pernyataan Wali Kota Samarinda, Andi Harun, yang meminta DPRD Samarinda berdialog dengan Pemkab Kukar guna membahas kelanjutan pembangunan kolam retensi tersebut.

“Pembicaraan mengenai wilayah di luar Samarinda harus dilakukan dengan prosedur yang jelas, bukan sekadar percakapan antar partai atau Komisi, karena itu tidak memiliki kekuatan hukum yang cukup,” ujar Rohim, Senin (10/3/2025).

Menurutnya, permasalahan banjir di kawasan perbatasan bukan hanya urusan Samarinda atau Kukar semata. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya keterlibatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sebagai penghubung dalam proses koordinasi dan perencanaan.

“Dengan melibatkan Pemprov Kaltim, diharapkan ada percepatan dalam birokrasi serta dukungan anggaran yang lebih kuat. Ini bukan hanya proyek satu daerah, tapi harus menjadi agenda bersama,” tegasnya.

Lebih jauh, Rohim juga mengingatkan bahwa koordinasi intensif antara Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar harus dilakukan secara resmi dan melalui jalur kelembagaan yang tepat. Tanpa pendekatan yang sistematis, pembangunan kolam retensi bisa terhambat oleh berbagai kendala administratif dan teknis.

Jika kerja sama ini dapat diwujudkan dengan baik, bukan hanya permasalahan banjir yang terselesaikan, tetapi juga masyarakat di kedua wilayah akan merasakan manfaat jangka panjang dari infrastruktur yang lebih baik. “Hasilnya akan lebih terasa dan birokrasi bisa lebih terarah jika semua pihak bergerak dalam satu visi yang sama,” pungkas Rohim. (adv)