BRAVO13.ID, Samarinda – Saat hujan mengguyur Mahakam Ulu, jalan-jalan tanah yang menghubungkan desa-desa berubah menjadi kubangan berlumpur. Sungai Mahakam, yang menjadi jalur transportasi utama, sering kali tak bisa dilewati saat air surut. Tantangan aksesibilitas seperti ini bukan sekadar cerita lama, melainkan realitas yang masih dihadapi masyarakat Mahulu hingga kini. Dengan tantangan besar dalam infrastruktur, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusia, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 menjadi momen krusial bagi masa depan Mahulu.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2026 yang digelar Selasa (4/3/2025) mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, akademisi, dan pakar kebijakan untuk mencari solusi terbaik bagi pembangunan daerah. Dilaksanakan secara hybrid, forum ini menghadirkan narasumber kunci seperti Kabid PEPD Bappeda Provinsi, Alfino Rinaldy Arif, S.T., M.E., BPS Mahulu Muhammad Fauzi, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM Yanse Kardias, S.E., M.Si., serta akademisi Universitas Mulawarman Dr. Erwiantono, S.Pi., M.Si.
Kepala Bappelitbangda Mahulu, Gerry Gregorius, S.E., M.Si.Ak., CA., menegaskan bahwa penyusunan RKPD 2026 harus berbasis data dan analisis mendalam agar kebijakan yang dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. “Kami tidak ingin RKPD ini sekadar menjadi dokumen formalitas. Harus ada keselarasan antara data dan kebijakan, sehingga pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Mahulu,” ujarnya.
Dalam forum ini, para akademisi memaparkan tantangan ekonomi daerah serta peluang pengembangan sektor unggulan seperti pertanian berbasis kearifan lokal dan pariwisata berbasis alam. Sementara itu, BPS Mahulu menyajikan data sosial-ekonomi yang menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan dan kesehatan di beberapa kecamatan.
Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam forum ini menjadi bukti bahwa pembangunan Mahulu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan kerja bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan gagasan yang kuat dan solusi yang konkret, RKPD 2026 diharapkan menjadi cetak biru pembangunan yang tak hanya membangun jalan dan jembatan, tetapi juga membuka akses menuju kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh warga Mahulu. (adv)