BRAVO13.ID, Samarinda – Menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2025, ancaman lonjakan harga pangan dan kelangkaan pasokan menjadi kekhawatiran utama bagi masyarakat Mahakam Ulu (Mahulu). Jarak tempuh yang jauh, akses logistik yang terbatas, serta ketergantungan terhadap pasokan luar daerah kerap membuat harga kebutuhan pokok melonjak tajam di wilayah perbatasan ini.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Mahulu bergerak cepat dengan menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di Hotel Aston Samarinda, Senin (3/3/2025). Tidak sekadar diskusi, rapat ini menghasilkan komitmen konkret yang dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama untuk memastikan harga pangan tetap stabil dan pasokan terjaga.

“Inflasi bukan hanya angka di atas kertas, tetapi berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Kita tidak bisa membiarkan harga pangan melonjak tanpa kendali, terutama di saat masyarakat bersiap menyambut bulan suci Ramadan,” ujar Wakil Bupati Mahulu, Drs. Yohanes Avun, M.Si., yang memimpin langsung jalannya rapat.

Dalam kesepakatan yang ditandatangani bersama, TPID Mahulu berkomitmen menjalankan sejumlah langkah strategis, di antaranya pemantauan harga harian, peningkatan pengawasan distribusi, serta pelaksanaan operasi pasar jika ditemukan lonjakan harga yang signifikan. Selain itu, upaya stabilisasi pasokan BBM juga menjadi perhatian utama karena erat kaitannya dengan biaya distribusi bahan pangan ke wilayah Mahulu.

Komitmen ini tidak hanya melibatkan jajaran pemerintah daerah, tetapi juga menggandeng pemangku kepentingan lainnya, seperti Bank Indonesia, Perum Bulog, serta Dinas Perdagangan dan instansi terkait lainnya. Sinergi ini diharapkan mampu mencegah gejolak harga yang kerap terjadi akibat rantai distribusi yang panjang dan tidak merata.

Lebih lanjut, kesepakatan ini merinci sembilan langkah konkret yang akan diambil:

1. Perum Bulog siap membantu menyediakan pasokan komoditas untuk operasi pasar di Mahulu.
2. Perum Bulog juga membuka peluang bagi koperasi untuk mendirikan Rumah Pangan Kita (RPK) tanpa harus menunggu pembangunan gedung.
3. Pemkab Mahulu mendukung pembangunan Toko Sigap atau Kios Pengendalian Harga, baik melalui APBD maupun BTT.
4. Pemkab Mahulu akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur guna kelancaran distribusi, mengingat keterbatasan akses yang masih bergantung pada musim hujan dan kemarau.
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama Bagian Ekonomi dan SDA akan mengawasi harga bahan pokok guna mencegah praktik penimbunan dan spekulasi.
6. Sosialisasi kepada masyarakat akan digencarkan untuk menghindari panic buying dan penimbunan, termasuk melalui Surat Edaran kepala daerah.
7. Dinas PUPR dan Dinas Perhubungan siap mendukung kelancaran distribusi pangan di Mahulu.
8. Bagian Perekonomian dan SDA bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian akan berkoordinasi lebih lanjut mengenai teknis operasi pasar, dengan prioritas pada komoditas strategis.
9. Kemandirian pangan akan menjadi prioritas agar masyarakat Mahulu tidak terus bergantung pada pasokan dari luar daerah.

Namun, tantangan terbesar bukan hanya merancang strategi di atas meja, melainkan bagaimana memastikan setiap langkah benar-benar diimplementasikan di lapangan. Dengan kondisi geografis Mahulu yang unik, kebijakan harus berjalan dengan pengawasan ketat agar tidak hanya menjadi dokumen formalitas belaka.

Di tengah segala keterbatasan, komitmen yang terjalin dalam pertemuan ini memberi harapan bahwa masyarakat Mahulu dapat menjalani Ramadan dan Idul Fitri 2025 dengan lebih tenang, tanpa dihantui lonjakan harga yang membebani ekonomi rumah tangga mereka. (adv)