BRAVO13.ID, Ujoh Bilang - Tahun 2024 menjadi cermin bagi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih terdapat celah yang harus diperbaiki. Indeks Manajemen Risiko (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Mahulu belum mencapai tingkat optimal. Jika dibiarkan, bukan hanya kualitas tata kelola yang dipertaruhkan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah.
Tidak ingin berpuas diri, Pemerintah Kabupaten Mahulu bergerak cepat. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) SPIP 2025 yang digelar di Ruang Rapat Bappelitbangda, Kamis (20/2/25), strategi konkret dirumuskan. Asisten I, drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., menegaskan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas tata kelola.
"Kita harus berani mengevaluasi diri. Apa yang sudah baik harus dipertahankan, dan yang masih kurang harus kita perbaiki bersama," tegasnya.
Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah memastikan seluruh dokumen dan bukti administrasi tersusun dengan valid dan sistematis. Selain itu, dalam rakor ini, Pemkab Mahulu juga membahas pembentukan satuan tugas (Satgas) SPIP Terintegrasi Tahun 2025 serta penyusunan mitigasi risiko fraud yang lebih ketat.
Tak hanya berhenti di situ, langkah reformasi birokrasi semakin dipertegas dengan penyusunan Action Plan berbasis Area of Improvement (AoI) dari evaluasi sebelumnya. OPD juga diminta untuk berperan aktif dalam penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP/eVRAN), Reformasi Birokrasi (RB), serta SPIP Terintegrasi. Inspektorat berperan sebagai pengarah utama dalam diskusi konstruktif untuk memastikan setiap kebijakan tidak sekadar wacana, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.
Di balik deretan strategi teknokratis ini, ada satu hal yang menjadi kunci keberhasilan: komitmen bersama. Perubahan tidak bisa terjadi hanya di atas kertas. Sinergi dan kesungguhan seluruh elemen pemerintahan menjadi penentu apakah Mahulu bisa bergerak menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan berintegritas.
"Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Dibutuhkan kerja sama yang kuat. Jika kita konsisten, Mahulu bisa menjadi contoh bagaimana tata kelola pemerintahan daerah bisa terus berkembang menuju arah yang lebih baik," pungkas Agustinus Teguh. (adv)