BRAVO13.ID, Ujoh Bilang – Seberapa tangguh sistem pengawasan internal sebuah daerah dalam menangkal potensi korupsi dan memastikan transparansi pemerintahan? Bagi Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), angka 3.037 pada evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memang menandai progres. Namun, di balik capaian itu, tantangan besar masih menghadang: memastikan sistem ini benar-benar efektif, bukan sekadar formalitas angka di atas kertas.

Dalam Rapat Koordinasi SPIP 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Bappelitbangda pada Kamis (20/2/25), hasil evaluasi terbaru menunjukkan Mahulu telah mencapai Level 3 pada SPIP Terintegrasi dengan skor 3.037, sementara Manajemen Risiko Instansi (MRI) masih bertahan di Level 2 dengan skor 2.906, begitu pula Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) yang mencatatkan skor 2.838. Di sisi lain, Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga bertengger di Level 3 dengan skor 3.000.

Meski angka-angka ini menunjukkan tren peningkatan, Asisten I Bidang Pemerintahan drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., menegaskan bahwa pekerjaan belum selesai. “Kita tidak boleh berpuas diri. MRI dan IEPK masih di Level 2, artinya ada celah yang harus kita perbaiki. Target kita adalah Level 3, karena di situlah standar optimal pengendalian risiko dan pencegahan korupsi berada,” ujarnya.

Evaluasi ini mengacu pada Surat Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor: PE.09.03/S-543/D3/04/2024, yang menetapkan hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP serta kapabilitas APIP daerah. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada implementasi. Bagaimana setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan sistem pengendalian berjalan, bukan sekadar memenuhi dokumen administrasi?

Dalam praktiknya, banyak daerah menghadapi kendala dalam memastikan dokumen bukti administrasi yang lengkap, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta mengintegrasikan sistem pengawasan ke dalam tata kelola harian. Hal ini menjadi tantangan bagi Mahulu untuk tidak hanya mempertahankan nilai SPIP, tetapi juga naik level dalam MRI dan IEPK.

"Angka tidak sekadar angka. Ini adalah ukuran keseriusan kita dalam membangun pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel," tegas Agustinus. Evaluasi ini bukan hanya laporan tahunan, tetapi cambuk untuk terus berbenah, memperbaiki celah kelemahan, dan memastikan pengawasan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan pondasi tata kelola yang lebih transparan dan berintegritas. (adv)