BRAVO13.ID, Ujoh Bilang – Bayangkan sebuah pemerintahan tanpa transparansi, di mana risiko korupsi mengintai di setiap lini birokrasi. Mahakam Ulu (Mahulu) tidak ingin berada dalam situasi seperti itu. Dengan tekad memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, Pemerintah Kabupaten Mahulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Level Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) serta Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2025, Kamis (20/2/25).
Bertempat di Ruang Rapat Bappelitbangda, rakor ini dibuka secara resmi oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat drg. Agustinus Teguh Santoso, M.Adm., Kes., mewakili Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E. Acara ini diinisiasi oleh Inspektorat Mahulu dan dihadiri oleh para kepala OPD beserta person in charge (PIC) yang menangani SPIP.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati menegaskan bahwa SPIP bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan instrumen utama dalam memastikan setiap program dan kebijakan berjalan sesuai dengan peraturan serta tujuan pembangunan daerah. “Transparansi dan akuntabilitas bukan sekadar jargon. Ini adalah fondasi utama untuk memastikan kepercayaan publik terhadap pemerintah tetap terjaga,” ujar Agustinus Teguh saat membacakan sambutan Bupati.
Rakor ini bukan sekadar forum koordinasi, melainkan langkah konkret dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian pemerintahan. Para peserta diajak untuk mendiskusikan berbagai tantangan dalam pengelolaan pemerintahan, termasuk bagaimana memitigasi risiko dalam tata kelola keuangan dan pelayanan publik. Harapannya, kebijakan strategis yang lahir dari rakor ini dapat memberikan solusi nyata bagi Pemkab Mahulu dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian internal.
Agustinus Teguh menekankan bahwa pemerintahan yang bersih tidak bisa diwujudkan oleh satu pihak saja. “Sinergi dan komitmen dari seluruh OPD menjadi kunci utama. Tanpa kerja sama yang solid, upaya ini hanya akan menjadi wacana,” tegasnya.
Dengan rakor ini, Pemkab Mahulu kembali menegaskan keseriusannya dalam menjaga integritas pemerintahan. Langkah yang diambil hari ini bukan hanya untuk memenuhi standar birokrasi, tetapi untuk membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi warga Mahulu. Sebab, tanpa tata kelola yang bersih dan transparan, pembangunan daerah akan kehilangan pijakan yang kuat. (adv)