BRAVO13.ID, Jakarta - Seorang bendahara dinas di Mahakam Ulu (Mahulu) pernah menghabiskan berjam-jam hanya untuk mengurus pencairan dana tunai. Setumpuk berkas, antrean panjang, dan proses yang rumit sering kali menjadi kendala dalam pengelolaan anggaran. Belum lagi risiko kebocoran keuangan yang menghantui setiap transaksi. Namun, kini Pemkab Mahulu menempuh jalur baru untuk mengatasi persoalan tersebut dengan menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Langkah ini menjadi gebrakan penting dalam tata kelola keuangan daerah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Mahulu, Yohanes Andy Abeh, S.Sos., M.Si., menjelaskan bahwa penerapan KKPD bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai, meningkatkan keamanan pembayaran, serta mempercepat realisasi anggaran.

“Dengan KKPD, risiko penyimpangan bisa ditekan, beban administrasi keuangan berkurang, dan setiap transaksi tercatat dengan jelas. Ini adalah upaya nyata menuju pengelolaan anggaran yang lebih akuntabel dan efisien,” kata Yohanes.

Saat ini, sistem KKPD baru diterapkan di tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai tahap awal. Pemkab Mahulu berencana melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan sistem ini benar-benar membawa manfaat yang maksimal. Jika hasilnya positif, pada 2026 KKPD akan diterapkan secara menyeluruh di seluruh SKPD di Mahulu.

Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., menegaskan bahwa KKPD bukan sekadar alat pembayaran baru, melainkan bagian dari reformasi birokrasi yang lebih luas.

“Saya yakin dengan semangat dan optimisme, penerapan KKPD ini akan berjalan dengan baik, tepat, cepat, dan akuntabel,” tegasnya.

Di tengah tantangan transparansi anggaran yang masih menjadi pekerjaan rumah banyak daerah, Mahulu mengambil langkah berani untuk menjadi pionir dalam modernisasi keuangan daerah. Jika sukses, bukan tidak mungkin model KKPD ini akan menjadi inspirasi bagi daerah lain dalam membangun sistem keuangan yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab. (adv)