BRAVO13.ID, Jakarta - Seorang bendahara desa di Mahakam Ulu pernah mengeluhkan sulitnya mengelola anggaran dengan sistem pembayaran tunai. Ketika dana cair, ia harus membawa uang dalam jumlah besar melintasi sungai dan jalan berbatu untuk membeli perlengkapan kantor atau membayar penyedia jasa. Selain rawan kebocoran, praktik ini juga memakan waktu dan tenaga. Kini, kondisi itu diharapkan berubah dengan peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), sebuah terobosan digital untuk menata keuangan daerah lebih transparan dan efisien.
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) secara resmi memperkenalkan KKPD dalam sebuah acara di Hotel Santika Premier Hayam Wuruk, Jakarta, pada Rabu (26/2/25). Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, S.H., M.E., memimpin langsung peluncuran ini, didampingi jajaran pejabat daerah serta perwakilan PT BPD Kaltimtara. Simbolisasi penggunaan KKPD ditandai dengan penyerahan kartu oleh Pemimpin Divisi Funding & Customer Management PT BPD Kaltimtara, Amuniantoyo, kepada Bupati Mahulu.
“Dalam era digitalisasi saat ini, kita dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan berbasis digital guna mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel,” ujar Bonifasius dalam sambutannya.
KKPD hadir sebagai solusi atas tantangan lama dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan sistem ini, pembayaran belanja daerah dilakukan secara non-tunai, meminimalisir potensi penyimpangan, dan mempercepat realisasi anggaran. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Bupati Mahulu Nomor 27 Tahun 2023 yang mengatur tata cara penggunaan KKPD.
Implementasi KKPD juga membuka peluang bagi peningkatan efisiensi birokrasi. Dana dapat langsung tersalurkan kepada penyedia barang dan jasa tanpa perantara tunai, mengurangi risiko administrasi yang berbelit-belit, dan mempercepat roda pembangunan daerah. Selain itu, sistem ini meningkatkan keamanan transaksi keuangan pemerintah daerah.
Dengan sinergi yang terjalin antara Pemkab Mahulu dan Bank Kaltimtara, KKPD diharapkan menjadi model baru dalam pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Timur. Langkah ini bukan sekadar modernisasi sistem keuangan, tetapi juga bentuk komitmen Mahakam Ulu dalam membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kini, harapannya hanya satu: agar inovasi ini benar-benar bisa menjadi solusi nyata bagi daerah yang selama ini berjuang menghadapi tantangan transparansi keuangan. (adv)