BRAVO13.ID, Samarinda - Ketidakpastian melingkupi masa depan pemerintahan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Dua daerah ini dipastikan tidak akan segera memiliki bupati definitif akibat pemungutan suara ulang (PSU) yang harus digelar, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam situasi ini, Mahulu dan Kukar berpotensi dipimpin oleh penjabat (Pj) bupati selama berbulan-bulan.
Gubernur Kalimantan Timur, Dr. H. Rudy Mas’ud, mengakui bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menyampaikan kemungkinan penunjukan Pj bupati bagi kedua daerah tersebut. Namun, hingga kini belum ada keputusan resmi yang tertuang dalam surat resmi dari pemerintah pusat.
“Secara lisan sudah disampaikan kemungkinan akan ada Pj, tetapi secara official (tertulis) belum,” ujar Rudy Mas’ud kepada awak media usai menghadiri Rakor Stakeholders Evaluasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Tahun 2024 di Ballroom Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Rabu (5/3/2025).
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim masih menunggu instruksi lebih lanjut dari Kemendagri. “Kami belum bisa katakan itu yes or no. Tunggu nanti kalau sudah ada official, baru kita akan sampaikan,” tambahnya.
Keputusan MK yang memerintahkan PSU di Mahulu dan Kukar berarti proses pemilihan kepala daerah di dua kabupaten ini akan memakan waktu lebih lama. Dengan tahapan yang harus dilewati, termasuk kampanye ulang dan pemungutan suara kembali, setidaknya dibutuhkan 60 hingga 90 hari sebelum hasil baru ditetapkan. Kondisi ini membuat roda pemerintahan harus tetap berjalan di bawah kepemimpinan seorang Pj bupati.
Di tengah ketidakpastian ini, tantangan terbesar bagi kedua daerah adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal. Kukar, sebagai daerah dengan perekonomian terbesar di Kaltim, dan Mahulu, sebagai kabupaten perbatasan yang masih menghadapi tantangan infrastruktur, membutuhkan kepemimpinan yang bisa memastikan transisi pemerintahan berjalan mulus.
Gubernur Rudy juga memastikan bahwa anggaran untuk PSU masih tersedia bagi kedua kabupaten. “Kita berharap mulai pelaksanaan PSU hingga terpilih bupati definitif, kedua kabupaten tetap kondusif. Ya, terpenting Kaltim tetap aman dan damai,” tegasnya.
Di balik dinamika politik ini, publik kini menunggu siapa yang akan dipercaya sebagai Pj bupati di Mahulu dan Kukar. Sosok yang akan mengisi posisi tersebut tak hanya dituntut sebagai figur administratif, tetapi juga harus mampu menjaga stabilitas daerah di masa transisi yang penuh tantangan. Kepastian nama-nama Pj bupati kini menjadi perhatian utama, karena mereka akan memegang kendali hingga kepala daerah definitif terpilih dan dilantik. (*)