BRAVO13.ID, Samarinda - Seorang ibu di pelosok daerah menatap kosong ke dalam rantang plastiknya. Menu makan siang yang seharusnya bergizi hanya berisi sedikit nasi, sayur yang tampak layu, dan lauk yang nyaris tak terlihat. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai solusi perbaikan gizi masyarakat, tampaknya menyimpan celah yang perlu diawasi lebih ketat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan mengawasi program MBG melalui upaya pencegahan dan monitoring ketat. Ketua KPK Setyo Budiyanto menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah dalam program ini. Dalam pertemuan dengan Badan Gizi Nasional (BGN) di Gedung Merah Putih KPK, ia menyoroti berbagai potensi penyimpangan yang bisa terjadi dalam implementasi program tersebut.
Anggaran Besar, Risiko Besar
"Anggaran program ini luar biasa besar, dan potensi fraud-nya pasti ada. Pengelolaan dana yang terpusat di BGN membuat pengawasan di tingkat daerah menjadi tantangan tersendiri," ujar Setyo, Jumat (7/3).
Salah satu kekhawatiran utama adalah eksklusivitas dalam penentuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Beredar kabar bahwa hanya pihak tertentu yang mendapat akses sebagai penyedia dapur serta pengelola bahan baku, menimbulkan dugaan praktik tidak transparan. "Ini harus ditertibkan agar tidak ada perlakuan khusus dalam penentuan pihak yang mengelola makanan," tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti efektivitas program serupa di masa lalu yang dinilai tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka stunting. “Ada evaluasi bahwa program pemberian susu dan biskuit sebelumnya lebih banyak berakhir dengan masyarakat menerima lebih banyak biskuit daripada susu. Sehingga penurunan stunting berjalan sangat lambat,” jelasnya.
Dana yang Menguap di Lapangan
Setyo juga mengingatkan tentang kemungkinan kebocoran anggaran saat distribusi ke daerah. Ia mengibaratkan anggaran ini seperti es batu yang mencair sebelum sampai ke penerima manfaat. “Kami sudah menerima laporan bahwa dari dana yang seharusnya senilai Rp 10.000 per paket makanan, yang diterima di daerah hanya senilai Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berdampak langsung pada kualitas makanan yang diterima masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, KPK mendorong transparansi keuangan serta keterlibatan masyarakat dan teknologi dalam pengawasan. “Kita harus melibatkan NGO independen dalam pengawasan, serta memanfaatkan teknologi agar dana benar-benar sampai ke penerima manfaat tanpa dikurangi di tengah jalan,” tambahnya.
BGN Siap Diawasi, Anggaran Membengkak
Ketua BGN, Dadan Hindayana, dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pada 2025 lembaganya akan mengelola anggaran sebesar Rp 70 triliun, dengan kemungkinan tambahan Rp 100 triliun pada triwulan ketiga. Bahkan, tahun depan anggaran diperkirakan bisa melonjak hingga Rp 400 triliun.
“Kami hadir di KPK hari ini untuk mendapatkan arahan agar pengelolaan dana ini benar-benar transparan dan akuntabel. Kami telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga pengawas, seperti BPKP, BPK, dan Kejaksaan Agung, agar program ini berjalan dengan baik,” ujarnya.
Namun, tantangan terbesar bukan hanya dalam mengelola angka yang fantastis, tetapi memastikan bahwa dana tersebut benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Apakah program ini benar-benar akan mengentaskan masalah gizi atau justru menjadi ladang permainan bagi para oknum? Itu yang kini menjadi perhatian utama KPK dan publik.
Dengan dana triliunan rupiah yang terus membengkak, satu pertanyaan besar menggantung: apakah makanan yang diharapkan bisa menyehatkan anak-anak dan ibu hamil benar-benar bergizi, atau justru hanya menjadi proyek besar yang menguap di tengah jalan? (*)