BRAVO13.ID, Jakarta - Setiap butir beras yang tersaji di meja makan seharusnya menjamin kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat. Namun, sebuah video yang viral di platform X justru memperlihatkan praktik mencurigakan: tumpukan beras dalam karung-karung besar tampak dicampur dan dikemas ulang dalam aktivitas yang diduga sebagai pengoplosan. Video yang diunggah oleh akun @MasBRO_back ini dengan cepat memicu kemarahan publik, mengingat besarnya risiko yang ditimbulkan bagi konsumen dan dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengecam keras dugaan praktik pengoplosan beras yang tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga mencoreng upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan. “Praktik seperti ini bukan sekadar kecurangan bisnis, tetapi ancaman nyata bagi rakyat. Ini mencederai semangat swasembada pangan yang tengah dibangun pemerintahan Presiden Prabowo. Kita sedang berupaya meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor, tetapi tindakan curang semacam ini justru merusak kepercayaan publik terhadap sistem pangan kita,” ujar Johan dalam keterangannya, Selasa (5/3).

Ancaman Manipulasi dan Korupsi di Sektor Pangan

Lebih lanjut, Johan menegaskan bahwa praktik pengoplosan beras bukan hanya tindakan ilegal, tetapi juga berpotensi masuk dalam ranah korupsi dan manipulasi tata niaga pangan. Hal ini bertentangan dengan visi Presiden Prabowo dalam menegakkan transparansi serta memberantas mafia pangan yang kerap merugikan masyarakat. “Presiden Prabowo sudah menegaskan komitmennya untuk membenahi sistem pangan nasional dan menutup celah bagi permainan kotor di sektor ini. Jika praktik pengoplosan beras ini tidak segera dihentikan, maka kita memberi ruang bagi oknum-oknum tak bertanggung jawab untuk terus merusak sistem pangan dengan cara yang curang,” tegas Johan.

DPR Desak Aparat Bergerak Cepat

DPR RI melalui Komisi IV mendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan menyeluruh terkait dugaan praktik pengoplosan ini. Johan juga meminta Satgas Pangan dan Kementerian Perdagangan untuk lebih aktif dalam mengawasi distribusi beras guna mencegah kecurangan yang berpotensi merugikan jutaan rakyat Indonesia. “Kami di Komisi IV akan terus mengawal persoalan ini. Aparat harus bergerak cepat dan menindak tegas pihak yang terlibat. Jangan sampai ada celah bagi mafia pangan untuk mengambil keuntungan dengan cara-cara yang merugikan masyarakat,” kata Johan.

Selain itu, Johan mengajak masyarakat untuk lebih waspada dan berani melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam distribusi pangan. Ia menegaskan bahwa swasembada pangan hanya bisa terwujud jika semua pihak—pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat—bekerja sama menjaga integritas dalam tata kelola pangan. “Jangan biarkan ulah segelintir orang merusak kepercayaan kita terhadap kedaulatan pangan yang sedang kita bangun bersama,” ujarnya.

Kepercayaan Publik Taruhannya

Kasus ini bukan sekadar soal permainan harga atau kecurangan dagang semata. Ini adalah persoalan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pangan nasional. Jika aparat gagal menindak tegas para pelaku, bukan hanya kualitas pangan yang dipertaruhkan, tetapi juga keyakinan rakyat terhadap upaya pemerintah dalam membangun ketahanan pangan yang adil dan transparan. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari aparat untuk mengusut dugaan praktik pengoplosan ini dan memastikan bahwa setiap butir beras yang sampai di meja makan adalah hasil dari sistem distribusi yang bersih dan berintegritas. (*)