BRAVO13.ID, Samarinda - Di sebuah rumah di kawasan Palaran, kran air hanya menetes. Bahkan, pada hari-hari tertentu, tak ada setetes pun yang keluar. Warga harus mengandalkan air tandon atau membeli air dari pedagang keliling dengan harga yang jauh lebih mahal. Kondisi ini bukan cerita baru bagi ribuan warga di daerah pemilihan (Dapil) II Samarinda, yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan akses air bersih.
Anggota DPRD Samarinda, Elnatan Pasambe, menyoroti betapa peliknya persoalan ini. Menurutnya, kendala teknis utama adalah keterbatasan jangkauan pipa sekunder milik Perumdam Tirta Kencana. Saat ini, jarak maksimal yang bisa dijangkau hanya 100 meter dari pipa sekunder. Lebih dari itu, tekanan air melemah, bahkan di beberapa titik, suplai air benar-benar terhenti.
"Dari Perumdam, maksimal hanya bisa melayani jarak 100 meter dari pipa sekunder. Lebih dari itu, tekanannya melemah, bahkan tidak sampai ke rumah warga," ujarnya.
Persoalan tak berhenti di situ. Di beberapa wilayah, seperti Palaran, kehadiran pihak swasta yang turut mengelola distribusi air bersih menimbulkan dilema baru. Masyarakat dihadapkan pada perbedaan mekanisme distribusi dan tarif yang tak jarang lebih mahal dibanding layanan Perumdam.
Masalah lain yang turut memperburuk kondisi di Dapil II adalah minimnya perhatian terhadap infrastruktur dasar. Jalanan rusak, semenisasi yang belum merata, serta drainase yang buruk membuat warga semakin terpuruk. Elnatan menegaskan bahwa pembangunan jalan dan perbaikan drainase harus segera menjadi prioritas agar warga tak semakin terbebani oleh persoalan bertubi-tubi.
Sebagai wakil rakyat, ia berharap Pemkot Samarinda segera mengambil langkah konkret. Baginya, solusi bukan sekadar menambal sulam masalah, melainkan membangun sistem yang lebih kuat dan berkelanjutan.
"Kami di DPRD bertugas menyerap aspirasi masyarakat. Harapannya, pemerintah bisa mengakomodasi dan segera merealisasikan kebutuhan warga," tegasnya.
Air bersih seharusnya bukan lagi barang mewah bagi warga Samarinda, terutama di Dapil II. Jika pemerintah tak segera bertindak, krisis ini hanya akan terus memburuk. Warga sudah terlalu lama menunggu, dan mereka butuh lebih dari sekadar janji. (adv)