BRAVO13.ID, Jakarta – Skandal tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina semakin menyeruak ke permukaan. Dengan potensi kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mendalami kasus yang melibatkan petinggi perusahaan pelat merah tersebut. Kini, sorotan publik tertuju pada kemungkinan pemanggilan mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Sejak 2018 hingga 2023, tata kelola minyak di Pertamina disinyalir penuh dengan penyimpangan. Dari laporan investigasi awal, praktik korupsi ini melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Pertamina maupun pihak swasta yang memiliki akses dalam bisnis minyak dan gas bumi nasional. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, menegaskan bahwa siapa pun yang relevan dalam perkara ini, termasuk Ahok, bisa diperiksa.
“Proses penyidikan masih berjalan. Pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk membuktikan perkara ini pasti akan diperiksa,” kata Febrie di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta Pusat, Rabu (5/3/2025).
Febrie menekankan bahwa penyidikan ini bertujuan membersihkan tata kelola Pertamina agar lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, perusahaan energi milik negara harus mampu bersaing di tingkat global dengan tata kelola bisnis yang lebih baik dan lebih kuat.
“Tujuan kita jelas, membersihkan Pertamina. Ke depan, kita ingin tata kelola bisnisnya lebih baik dan lebih kuat,” ujarnya.
Dugaan Keterlibatan Nama Besar
Tak hanya Ahok, nama Menteri BUMN Erick Thohir serta saudaranya, Garibaldi “Boy” Thohir, juga sempat disebut dalam pusaran kasus ini. Namun, Febrie menyatakan bahwa hingga kini belum ada bukti yang mengarah pada keterlibatan mereka.
“Belum ada (keterlibatan mereka), ini masih dalam tahap penyidikan,” ujarnya.
Febrie menegaskan bahwa proses hukum memiliki jalurnya sendiri. “Apa yang kita buktikan, perbuatannya apa, siapa yang bertanggung jawab, tentunya akan ditentukan berdasarkan pemeriksaan. Jika tidak ada indikasi keterlibatan, maka penyidik tidak akan memeriksa,” lanjutnya.
Daftar Tersangka yang Sudah Ditetapkan
Dalam skandal ini, Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, yang terdiri dari enam petinggi sub-holding PT Pertamina dan tiga pihak swasta:
- RS – Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga
- SDS – Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional
- YF – Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping
- AP – VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional
- MKAR – Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa
- DW – Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim
- GRJ – Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak
- MK – Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga
- EC – VP Trading Operation PT Pertamina Patra Niaga
Pemeriksaan Saksi Berlanjut
Kejagung terus menggali informasi dari berbagai pihak terkait. Pada Rabu (5/3/2025), delapan saksi diperiksa, termasuk influencer otomotif Fitra Eri Purwotomo.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa para saksi diperiksa untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara. Namun, ia belum merinci alasan pemeriksaan terhadap Fitra Eri serta materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik.
Berikut delapan saksi yang diperiksa:
- MP – Direktur Pembinaan Usaha Hilir pada Ditjen Migas Kementerian ESDM
- ARH – Sub Koordinator Harga BBM pada Ditjen Migas Kementerian ESDM
- DM – Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas
- CMS – Koordinator Subsidi BBM dan Gas Bumi pada Ditjen Migas Kementerian ESDM
- AA – Manager QMS PT Pertamina (Persero)
- ESJ – Staf Analyst Planning PT Pertamina Hulu Rokan
- ES – VP Procurement and Contracting PT Pertamina Hulu Rokan WK Rokan
- FEP – Influencer otomotif
Arah Penyelidikan Selanjutnya
Kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang ini semakin menunjukkan kompleksitasnya. Dengan jaringan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat perusahaan dan swasta, Kejaksaan Agung masih memiliki tugas panjang untuk menuntaskan perkara ini.
Apakah nama-nama besar seperti Ahok dan Erick Thohir akan benar-benar terseret dalam penyidikan? Ataukah kasus ini akan berhenti di sembilan tersangka yang telah ditetapkan? Jawabannya masih menunggu hasil penyidikan lebih lanjut.
Satu hal yang pasti, publik menantikan transparansi dan ketegasan aparat hukum dalam mengungkap praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat luas. (*)