BRAVO13.ID, Samarinda - Setiap musim hujan, warga Samarinda dihadapkan pada genangan air yang kian parah. Sementara itu, layanan kesehatan dan pendidikan masih menyisakan tantangan besar. Di tengah kondisi ini, kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan Presiden RI Prabowo Subianto menimbulkan kekhawatiran baru: apakah program-program esensial bagi masyarakat akan terkena dampaknya?
Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vanandza, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan sembarangan. “Saya memahami efisiensi diperlukan, tetapi kita tidak bisa memangkas program-program yang menyentuh kebutuhan rakyat. Kita bicara tentang pendidikan, kesehatan, penanganan banjir, dan program Pro Bebaya yang selama ini dirasakan manfaatnya oleh warga,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (19/2/2025).
Ia menekankan bahwa keputusan pemerintah pusat dalam melakukan efisiensi anggaran akan berimbas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda. Namun, sejauh mana dampaknya tergantung pada strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dalam mengelola anggaran yang ada.
“Kita serahkan kepada pemerintah kota sebagai pengguna anggaran. DPRD hanya memberikan masukan dan saran agar kebijakan ini tidak merugikan masyarakat,” tambahnya.
Ahmad mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan cermat, bukan sekadar pemangkasan tanpa perhitungan matang. Jika dilakukan secara serampangan, pemangkasan anggaran bisa berdampak buruk pada pelayanan publik. Oleh karena itu, ia mendesak Pemkot untuk melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengambil keputusan.
“Kalau harus ada pengurangan, jangan sampai menyentuh program-program vital yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kalau bisa, pemangkasan hanya dilakukan pada sektor-sektor yang tidak terlalu berdampak,” tegasnya.
Lebih jauh, Ahmad menyoroti risiko besar jika efisiensi dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak langsung bagi masyarakat. Misalnya, jika anggaran penanganan banjir dikurangi drastis, bukan hanya infrastruktur yang terdampak, tetapi juga aktivitas ekonomi warga yang terhambat akibat banjir yang makin sering terjadi.
Ia pun menegaskan bahwa DPRD Samarinda akan terus mengawal kebijakan anggaran agar tetap berpihak kepada masyarakat. “Kita tidak ingin efisiensi anggaran justru menjadi bumerang. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Dengan tekanan efisiensi dari pemerintah pusat, Pemkot Samarinda kini menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan kebijakan anggaran dan kebutuhan masyarakat. Keputusan yang diambil dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan arah pembangunan kota dan kesejahteraan warganya. (adv)