BRAVO13.ID, Samarinda - Setiap kali hujan turun, warga di Kecamatan Palaran, Samarinda Seberang, dan Loa Janan Ilir harus bersiap menghadapi jalanan berlumpur yang menyulitkan aktivitas mereka. Anak-anak yang hendak berangkat sekolah kerap harus berjalan hati-hati agar tidak terpeleset, sementara pengendara roda dua sering kali terpaksa memutar mencari jalan yang lebih aman. Bagi sebagian besar masyarakat di daerah ini, infrastruktur yang layak masih menjadi harapan yang belum terwujud.
Ketimpangan pembangunan ini mendapat sorotan tajam dari Anggota DPRD Samarinda, Samri Shaputra. Ia mengkritik ketidakmerataan proyek infrastruktur yang dinilai lebih berfokus pada kawasan perkotaan dibandingkan daerah yang lebih membutuhkan. Menurutnya, masih banyak wilayah di Daerah Pemilihan (Dapil) II yang belum tersentuh pembangunan meskipun kondisinya sangat mendesak.
"Di daerah kita ini (Dapil II) tidak pernah tersentuh proyek sedikit pun. Ada daerah yang jalannya masih berupa tanah, padahal ini akses utama masyarakat,” ujar Samri dengan nada kecewa.
Ia menilai bahwa pola pembangunan yang dijalankan Pemkot Samarinda masih timpang, lebih condong pada estetika kota ketimbang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Jalan-jalan di pusat kota terus diperbaiki, sementara di daerah pinggiran, warga masih harus bertahan dengan infrastruktur seadanya.
Samri juga mempertanyakan konsep ‘pembangunan prioritas’ yang selama ini diterapkan. Baginya, prioritas pembangunan seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya pertimbangan ekonomi atau tampilan kota yang lebih modern.
“Kalau dibilang prioritas, itu harus berbasis pada kebutuhan dasar masyarakat. Jangan hanya membangun demi mempercantik kota, sementara warga di pinggiran masih kesulitan akses. Semua warga Samarinda berhak merasakan manfaat pembangunan secara adil,” tegasnya.
Ia pun mendesak Pemkot Samarinda untuk lebih peka terhadap realitas di lapangan dalam menyusun kebijakan pembangunan. Pembangunan yang merata bukan sekadar janji politik, tetapi kewajiban pemerintah dalam memastikan bahwa setiap warga mendapatkan akses infrastruktur yang layak.
Masyarakat di Dapil II, kata Samri, tak meminta proyek-proyek besar atau megah. Mereka hanya ingin sesuatu yang lebih mendasar: jalan yang bisa dilalui tanpa harus berjuang melawan lumpur saat hujan. Sebuah kebutuhan dasar yang seharusnya tidak lagi menjadi kemewahan di ibu kota provinsi Kalimantan Timur ini. (*)