BRAVO13.ID, Jakarta - Seorang anak di pelosok desa membuka bekal makan siangnya—hanya sepiring nasi putih dengan sedikit garam. Sementara di kota besar, ratusan ribu anak sekolah mengandalkan makanan gratis untuk bertahan di tengah mahalnya harga pangan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah menjadi harapan bagi 82,9 juta penerima manfaat. Namun, tantangan besar mengadang: anggaran yang dibutuhkan jauh melampaui perhitungan awal.

Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan program ini membutuhkan tambahan dana hingga Rp 100 triliun agar dapat berjalan optimal pada akhir 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa anggaran ini diperlukan untuk berbagai keperluan, mulai dari operasional hingga belanja bahan baku. “Selain itu, dana juga digunakan untuk pelatihan tenaga lapangan dan memperluas jaringan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang bertugas mengoperasikan dapur-dapur umum MBG,” jelas Dadan pada Senin (3/3).

Namun, pencairan dana tambahan ini tidak serta-merta terjadi. BGN harus menempuh berbagai mekanisme anggaran, termasuk mendapatkan persetujuan DPR. Meski Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau terhadap penambahan anggaran, tetap ada syarat yang harus dipenuhi. Jika infrastruktur penunjang, seperti tambahan SPPG dan dapur-dapur umum, mulai beroperasi pada September 2025, BGN dapat menerima tambahan hingga Rp 100 triliun. Namun, jika kesiapan infrastruktur tertunda hingga Oktober 2025, tambahan dana yang disetujui hanya Rp 75 triliun.

“Tantangan utama bukan sekadar soal uang, tetapi kesiapan di lapangan,” ujar Dadan. Menurutnya, membangun dapur umum dan menyiapkan tenaga gizi bukanlah perkara mudah, terutama di daerah terpencil yang sulit dijangkau.

Sementara itu, di tengah dinamika anggaran dan kesiapan infrastruktur, ada jutaan anak yang menanti kepastian. Bagi mereka, program ini bukan sekadar kebijakan, melainkan penyelamat dari kelaparan. Jika tantangan ini dapat diatasi, bukan hanya angka stunting yang berkurang, tetapi juga generasi mendatang yang lebih sehat dan kuat. Kini, bola ada di tangan pemerintah dan para pemangku kebijakan—akankah MBG benar-benar terwujud sesuai harapan? (*)