BRAVO13.ID, Samarinda—Di pinggiran kota, jalan berlubang menghambat perjalanan warga, drainase buruk menyebabkan genangan saat hujan, dan fasilitas publik minim perhatian. Sementara itu, di pusat kota, pembangunan terus berjalan dengan pesat. Ketimpangan ini menjadi sorotan Anggota DPRD Samarinda, Samri Shaputra, yang menegaskan pentingnya keadilan dalam pengelolaan anggaran pembangunan.
Menurutnya, setiap rupiah yang masuk ke kas daerah berasal dari masyarakat, terutama melalui pajak. Karena itu, ia menekankan agar penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada keinginan pemerintah, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan warga di semua lapisan, termasuk mereka yang tinggal di daerah pinggiran.
"Kita jangan membangun sesuatu hanya karena kita merasa ingin membangun ini dan itu. Kadang, karena kita tinggal di kota yang sudah serba lengkap, kita merasa tidak ada lagi yang perlu dibangun. Padahal, di pinggiran kota masih banyak yang membutuhkan pembangunan. Kita harus membuka mata untuk melihat apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat," tegas Samri.
Ia menilai, masyarakat akan lebih semangat membayar pajak jika merasakan manfaatnya secara langsung. Jalan yang diperbaiki, drainase yang lancar, dan fasilitas publik yang memadai akan membuat warga yakin bahwa pajak mereka benar-benar kembali dalam bentuk kesejahteraan. Sebaliknya, jika pembangunan hanya terpusat di satu wilayah tanpa pemerataan, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa memudar.
"Masyarakat itu akan senang hati membayar pajak jika melihat hasilnya. Kalau pembangunan terasa, seperti jalan yang diperbaiki, mereka pasti semangat bayar PBB. Tapi kalau sudah rajin bayar pajak, tapi tidak ada hasilnya, ya mereka jadi malas," ujar Samri.
Pesan ini bukan sekadar kritik, melainkan ajakan untuk kembali pada esensi pembangunan: menghadirkan manfaat bagi seluruh masyarakat, bukan hanya sebagian. Sebab, keadilan dalam pembangunan bukan sekadar angka dalam laporan anggaran, tetapi tentang bagaimana setiap warga Samarinda, tanpa terkecuali, bisa menikmati hak mereka atas fasilitas publik yang layak. (adv)