BRAVO13.ID, Samarinda – Kekhawatiran akan dampak efisiensi anggaran terhadap layanan publik mencuat setelah kebijakan tersebut diumumkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, memastikan bahwa kebijakan ini tidak akan mengganggu program-program prioritas maupun kerja kedewanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Efisiensi anggaran ini bukan berarti pemotongan besar-besaran di semua sektor, tetapi hanya pada item-item tertentu yang dinilai bisa ditekan, seperti anggaran alat tulis kantor (ATK) dan belanja lainnya yang bukan bagian dari kepentingan masyarakat secara langsung,” ujar Helmi saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Senin (3/3/2025).

Helmi menegaskan bahwa sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan keamanan tetap menjadi prioritas pemerintah. Artinya, alokasi anggaran untuk program yang mendukung masyarakat tidak akan terganggu oleh kebijakan efisiensi ini. Ia pun menilai, langkah ini sebagai bentuk pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif tanpa mengorbankan pelayanan publik.

Meskipun demikian, Helmi mengakui bahwa DPRD Samarinda masih menunggu aturan turunan dari kebijakan efisiensi anggaran ini. “Kita lihat saja bagaimana implementasinya. Tapi sejauh ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan berlebihan,” lanjutnya.

Sebagai langkah antisipasi, DPRD Samarinda juga akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk menentukan skala prioritas dalam program pembangunan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menghambat proyek-proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita mengelola anggaran ini dengan cermat, memastikan program yang memiliki dampak langsung bagi warga tetap berjalan. Jangan sampai efisiensi ini justru merugikan mereka yang membutuhkan,” kata Helmi.

Dengan pendekatan ini, diharapkan kebijakan efisiensi anggaran bisa diterapkan tanpa mengurangi manfaat yang diterima oleh masyarakat. Samarinda tetap berjalan dengan pembangunan yang terencana, memastikan setiap rupiah dalam APBD digunakan secara optimal untuk kesejahteraan warga. (*)