BRAVO13.ID, Jakarta – Keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang meminta para kepala daerah dari partainya menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang memicu pertanyaan besar di publik. Dalam instruksi harian bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal 20 Februari 2025, Megawati meminta kadernya untuk tetap berada di daerah masing-masing dan fokus melayani rakyat. Namun, realitas di lapangan justru memperlihatkan sebagian kepala daerah PDIP tetap hadir dalam kegiatan tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan bahwa kepala daerah dari PDIP yang belum mengikuti retret di Magelang pada 21-28 Februari 2025 akan tetap mendapat pembekalan dalam gelombang kedua. “Yang belum ikut retret akan ikut gelombang kedua. Jadi akan semuanya,” ujar Pramono saat ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (3/3). Pernyataan ini menegaskan bahwa PDIP tetap berkomitmen terhadap agenda pembekalan kepala daerah, meskipun di tengah dinamika politik internal.

Kementerian Dalam Negeri mencatat, dari total kepala daerah yang seharusnya mengikuti retret, sebanyak 97 kepala daerah dari PDIP hadir di Magelang, sementara 10 lainnya—terdiri dari sembilan kepala daerah dari Bali dan satu dari Asmat—tidak mengikuti kegiatan tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa panitia sempat mempertimbangkan kemungkinan adanya peserta pengganti, mengingat agenda sudah mendekati hari terakhir. “Ini kan waktunya sudah di ujung-ujung, apakah memungkinkan untuk Sekda atau pembekalan berikutnya,” ujar Bima di lokasi retret, Rabu (26/2).

Bima Arya juga mengungkapkan bahwa retret gelombang kedua kemungkinan besar tidak akan digelar di Magelang, tetapi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Pancoran, Jakarta Selatan. “Belum tentu di Magelang. Ya mungkin di Jakarta, mungkin juga di kantor BPSDM Kemendagri begitu,” katanya. Ia menambahkan bahwa karena jumlah peserta dalam gelombang kedua lebih sedikit, penyelenggaraan akan dibuat lebih sederhana, meskipun lokasi pasti belum ditentukan.

Instruksi Megawati untuk menunda perjalanan menuju Magelang sebelumnya diduga berkaitan dengan situasi politik yang tengah berkembang di internal PDIP, terutama setelah penangkapan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam instruksinya, Megawati tidak secara eksplisit melarang kadernya untuk mengikuti retret, melainkan meminta agar mereka menunggu arahan lebih lanjut dan tetap siaga dalam komunikasi aktif.

Juru Bicara PDIP Ahmad Basarah menegaskan bahwa sikap Megawati bukan bentuk penolakan terhadap retret yang diadakan oleh pemerintah, tetapi lebih kepada strategi partai dalam menghadapi situasi politik saat ini. “Ketua Umum tidak pernah melarang kadernya untuk ikut retret. Hanya saja, beliau ingin para kepala daerah lebih memprioritaskan kerja-kerja riil di daerah masing-masing,” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Selasa (25/2).

Dalam dinamika politik yang tengah berkembang, keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemimpin partai besar seperti PDIP menjadi sorotan. Langkah Megawati yang mengedepankan kepentingan pelayanan rakyat di tengah agenda pembekalan kepala daerah menunjukkan bagaimana PDIP mengelola keseimbangan antara loyalitas terhadap pemerintahan pusat dan kepentingan internal partai. Sementara itu, dengan adanya gelombang kedua retret, para kepala daerah PDIP yang sebelumnya absen diharapkan tetap mendapatkan pembekalan yang sama, meskipun dengan pendekatan yang lebih sederhana dan berbeda lokasi. (*)