BRAVO13.ID, Tenggarong - Ribuan usulan masyarakat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) telah mengemuka dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Namun, tidak semua dapat langsung diakomodasi. Dalam upaya menajamkan skala prioritas dan memastikan pembangunan yang berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Kukar menggelar Pra Forum Perangkat Daerah pada Selasa (25/2/2025). Forum yang berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Lantai 1 Bappeda Kompleks Perkantoran Bupati Kukar ini menjadi panggung bagi para pemangku kepentingan untuk menyinkronkan kebijakan sektoral dan pembangunan kewilayahan.

Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, yang memimpin forum ini menekankan pentingnya perencanaan partisipatif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. “Setiap kebijakan pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya, bukan sekadar program rutin tahunan. Kita ingin pembangunan ini betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam forum tersebut, Sunggono menyoroti peran strategis kecamatan dalam menyampaikan data pembangunan yang valid dan aktual. Camat diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa. “Kecamatan harus mengoptimalkan perannya, termasuk dalam mengintegrasikan kebijakan daerah dan desa agar pembangunan berjalan dalam satu sistem yang efektif,” tambahnya.

Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat juga menjadi salah satu fokus pembahasan. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik wilayah, sehingga keputusan yang diambil lebih tepat sasaran. “Koordinasi di tingkat kecamatan harus lebih kuat, jangan sampai ada program yang tumpang tindih atau tidak sejalan dengan kebutuhan warga,” tegasnya.

Sementara itu, bagi perangkat daerah, forum ini menjadi momen krusial untuk mencermati usulan-usulan yang telah dibahas di tingkat kecamatan. Usulan tersebut harus ditelaah secara teknis dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan kebijakan pembangunan daerah yang berkeadilan. “Setiap keputusan harus sejalan dengan target kinerja yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah,” jelas Sunggono.

Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam perencanaan pembangunan juga menjadi perhatian utama. Sekda Kukar mengingatkan agar setiap perangkat daerah memperhatikan pedoman pencegahan korupsi serta indikator-indikatornya. “Jangan sampai ada celah yang berpotensi disalahgunakan. Setiap rupiah yang dialokasikan harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat,” tandasnya.

Forum ini diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang lebih matang dan terintegrasi, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan warga Kukar. Dengan sinergi antara kecamatan, perangkat daerah, dan pemerintah desa, pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat bukan sekadar janji, melainkan menjadi kenyataan. (adv)