BRAVO13.ID, Tenggarong - Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) 2025, kekhawatiran warga terhadap lonjakan harga kebutuhan pokok semakin terasa. Tren tahunan menunjukkan harga pangan cenderung naik menjelang perayaan hari besar, menambah beban masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah. Untuk mengantisipasi hal ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar Rapat Koordinasi Gerakan Pangan Murah (GPM), Kamis (27/2), di ruang eksekutif Kantor Bupati Kukar.
Dalam rapat tersebut, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, memimpin diskusi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Bulog, Polres dan Kodim Kukar, forum pengusaha, serta Pengurus Masjid Agung Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS). Hasil rapat menyepakati bahwa GPM akan diselenggarakan pada 11-12 Maret mendatang di Halaman Parkir Masjid SAMS Tenggarong. Kegiatan ini bertujuan memberikan akses bahan pangan dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar.
"Kami ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga stabil, bahkan lebih murah. Karena menjelang hari besar keagamaan, harga pangan cenderung naik. GPM ini adalah salah satu upaya konkret kita untuk mengendalikan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat," ujar Ahyani.
Selain menyiapkan mekanisme distribusi pangan murah, rapat ini juga membahas aspek teknis yang krusial, mulai dari kesiapan lokasi, rekayasa parkir, hingga pengaturan lalu lintas demi kelancaran acara. Ahyani menegaskan pentingnya memperluas cakupan peserta agar lebih banyak distributor, vendor, serta toko-toko yang berpartisipasi.
"Persiapan harus matang agar pelaksanaan berjalan lancar. Semua aspek teknis sudah kita bahas dalam rapat, dan kami berharap saat hari H nanti, seluruhnya sudah siap tanpa hambatan berarti," tambahnya.
Langkah ini diharapkan bukan hanya sekadar intervensi jangka pendek, tetapi juga bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga stabilitas harga pangan di Kukar. Dengan keterlibatan banyak pihak, GPM tak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mengatasi keresahan masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. (adv)