BRAVO13.ID, Ujoh Bilang- Keresahan menyelimuti ratusan guru di Mahakam Ulu setelah beredar draft kenaikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tak jelas asal-usulnya. Harapan yang semula membuncah berubah menjadi kebingungan ketika pemerintah daerah menyatakan bahwa draft tersebut tidak sah. Keadaan ini mendorong perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Mahulu untuk menggelar audiensi dengan Wakil Bupati (Wabup) Drs. Yohanes Avun, M.Si, guna mencari kejelasan.

Audiensi yang digelar di Ruang Cafetaria Kantor Bupati Mahulu pada Kamis (13/02/2025) ini dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Mahulu Dr. Stephanus Madang, Kepala Disdikbud Samson Batang, serta sejumlah kepala sekolah dan guru. Dalam pertemuan ini, Pemkab Mahulu menegaskan bahwa dokumen yang beredar bukanlah produk resmi pemerintah.

“Saya informasikan bahwa SK tersebut belum dibuat. Draft yang beredar itu tidak sah dan tidak memiliki dasar hukum. Jangan sampai kita berpedoman pada informasi yang menyesatkan atau bahkan hoaks,” tegas Sekda Stephanus.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa informasi tersebut muncul akibat kesalahpahaman terkait angka dalam dokumen perencanaan anggaran. Nilai dalam draft yang beredar ternyata lebih rendah dibandingkan angka yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 Disdikbud.

Pemkab Mahulu juga menyoroti penyebaran informasi tanpa verifikasi sebagai akar permasalahan. Wabup Avun menegaskan bahwa kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi yang belum terkonfirmasi.

“Jangan mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Sebaiknya komunikasikan terlebih dahulu dengan Disdikbud agar tidak terjadi kesalahpahaman,” ujar Wabup.

Meskipun demikian, pemerintah tetap berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan guru sesuai aturan yang berlaku. Usulan kenaikan TPP sudah diajukan sejak 2022, dan kini tengah dalam proses persetujuan di Kementerian Dalam Negeri. Namun, birokrasi yang panjang membuat realisasinya memerlukan waktu lebih lama dari yang diharapkan.

Dengan adanya audiensi ini, diharapkan komunikasi antara tenaga pendidik dan pemerintah semakin terbuka. Pemkab Mahulu juga meminta agar guru tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat dan tetap berpegang pada regulasi yang ada. (adv)