BRAVO13.ID, Samarinda - Di tengah keterbatasan pasokan gas elpiji 3 kg yang membuat masyarakat resah, Indonesia dikejutkan oleh kasus hukum yang mengguncang Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata, tangan kanan Menteri Keuangan Sri Mulyani, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Pengamat politik Rocky Gerung menilai dua peristiwa ini berpotensi menjadi beban berat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Rocky menyoroti bagaimana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjadi sasaran kritik akibat kelangkaan gas elpiji 3 kg, yang berdampak langsung pada masyarakat kecil. Sementara itu, Sri Mulyani kini menghadapi ujian integritas Kemenkeu setelah pejabat tinggi di kementeriannya tersandung kasus korupsi.
“Pak Prabowo sebagai presiden dibikin pusing oleh Bahlil, sekarang pasti dibikin pusing oleh Kemenkeu,” ujar Rocky dalam kanal YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (8/2). Ia menyoroti betapa Kemenkeu selama ini dipandang sebagai lembaga yang menjunjung tinggi standar moral dan profesionalisme, namun justru mengalami guncangan dari dalam.
“Dengan standar moral tertinggi, ternyata Dirjen Anggaran ditangkap kejaksaan,” kata Rocky. Menurutnya, ini menjadi pukulan telak bagi Sri Mulyani karena publik kini mulai meragukan kemampuannya dalam menjaga integritas institusinya.
Lebih jauh, Rocky menyebut situasi ini sebagai indikasi bahwa Indonesia tengah mengalami darurat kepemimpinan moral. Dalam kondisi ekonomi yang tak menentu dan ketidakpastian politik menjelang transisi pemerintahan, moral hazard di Kemenkeu justru memperparah keadaan.
“Layak orang menuntut Sri Mulyani dievaluasi. Di dalam kedaruratan ekonomi dan politik, justru terjadi moral hazard di Kementerian Keuangan,” tegasnya.
Di tengah berbagai tantangan yang menanti Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih, pertanyaan yang muncul adalah sejauh mana ia mampu menata ulang kabinetnya untuk menghindari skandal yang berulang. Apakah ia akan berani melakukan reformasi birokrasi di kementerian strategis atau justru tersandera oleh kekuatan politik yang ada? Jawabannya akan terungkap dalam perjalanan pemerintahannya ke depan. (*)