BRAVO13.ID, Tenggarong -Angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) berbicara lebih keras daripada sekadar catatan statistik. Hingga November 2024, target penerimaan sebesar Rp732,9 miliar tak hanya tercapai, tapi terlampaui, dengan total realisasi mencapai Rp804,5 miliar—setara dengan 109,68 persen dari target. Namun, di balik pencapaian gemilang itu, tantangan baru terus mengintai.
Kamis (5/12/2024), di ruang konferensi Hotel Remzy Makassar, suasana serius terasa saat para pejabat terkait berkumpul untuk Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi PAD Semester II 2024. Rapat yang dipimpin Kepala Bidang Pendataan, Penetapan, dan Penagihan (P3) Bapenda, Erwan Riyadi, itu menjadi forum untuk mengevaluasi capaian sekaligus merumuskan strategi menghadapi kendala.
Tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD)—Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pemuda dan Olahraga—melakukan presentasi tentang capaian target pajak, hambatan operasional, hingga langkah peningkatan ke depan. Namun, tak semua pihak hadir. Dari 15 OPD yang diundang, beberapa absen karena padatnya agenda di akhir tahun, sebuah tantangan klasik yang terus dihadapi dalam agenda lintas instansi.
“Rakor ini penting untuk memastikan target bisa tercapai dengan strategi yang lebih kolaboratif,” ujar Erwan Riyadi. “Meski jadwalnya per semester, koordinasi tetap kami lakukan setiap saat, terutama untuk mengatasi isu-isu yang memerlukan solusi cepat.”
Salah satu isu yang mencuat adalah belum rampungnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang retribusi daerah. Tanpa regulasi ini, potensi penerimaan pajak dari beberapa sektor menjadi kurang optimal. Erwan mendorong OPD terkait untuk segera menyelesaikan draf retribusi.
Selain pembahasan teknis, rakor ini juga menghadirkan narasumber dari Bank Kaltimtara, Alfrida Kadang, yang mengupas pentingnya digitalisasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Teknologi dianggap sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penagihan pajak, sekaligus mendorong transparansi di sektor publik.
“Digitalisasi adalah langkah wajib. Tanpa itu, kita akan tertinggal,” tegas Alfrida.
Kasubid Pengembangan Pendapatan Daerah, M. Tauhid, turut menekankan perlunya tata kelola retribusi yang lebih baik. Ia menyampaikan bahwa regulasi yang solid adalah fondasi dari keberlanjutan PAD yang sehat.
Meski Kukar berhasil melampaui target PAD, tantangan ke depan tidak ringan. Kunci keberhasilan bukan sekadar angka, tetapi sinergi lintas instansi dan implementasi kebijakan yang efektif. Rakor ini diakhiri dengan kesepakatan bersama, yang akan dijadikan indikator kinerja OPD ke depan.
“Kami tidak ingin hanya puas dengan angka. Target berikutnya adalah memastikan keberlanjutan dan pemerataan manfaat bagi masyarakat,” tutup Erwan dengan nada optimis, sebelum menjadwalkan pertemuan lanjutan di Tenggarong untuk melibatkan OPD yang belum hadir.
Capaian gemilang ini adalah awal, bukan akhir. Sebagai penggerak utama PAD Kukar, Bapenda bersama OPD lain diharapkan terus mengawal langkah ini, menghadapi tantangan dengan inovasi, dan menutup tahun 2024 dengan cerita sukses yang lebih besar. (adv)